Kenaikan Tarif Transjakarta Tak Boleh Hambat Pengembangan Transum

Rencana penyesuaian tarif Transjakarta tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi anggaran pengembangan transportasi umum alias transum.

Demikian pandangan Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto, dikutip dari laman DPRD DKI, Selasa 7 Juli 2026. 

Menurutnya, peningkatan layanan harus tetap menjadi prioritas, meski beban subsidi dapat berkurang.

“Tidak berarti anggaran transportasi umum ikut berkurang,” kata Wahyu.

Ia menjelaskan, kenaikan tarif memang berpotensi mengurangi subsidi dari Pemprov DKI. Namun, efisiensi harus dimanfaatkan untuk memperkuat sistem transportasi publik. Bukan memangkas investasi di sektor tersebut.

Wahyu menekankan, Pemprov DKI perlu menunjukkan komitmen yang konsisten dalam membangun layanan transportasi umum. Yaitu, transportasi yang semakin modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

“Transportasi publik harus terus berkembang,” kata Wahyu.

Lantas Wahyu kembali menegaskan, usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) untuk menaikkan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 serta menerapkan tarif berlangganan sebesar Rp200.000 per bulan, perlu adanya kajian yang komprehensif.

Kendati diakui, setiap usulan tentu memiliki dasar perhitungan. Namun perlu dikaji secara komprehensif. Termasuk pemilihan waktu penerapan yang tepat.