DPR: Latsarmil Bukan Prioritas bagi Calon Pengurus Kopdes Merah Putih

Meninggalnya tiga peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti latihan dasar militer (Latsarmil) memicu desakan evaluasi menyeluruh terhadap desain program tersebut.

Pembekalan fisik bergaya militer dinilai perlu dikaji ulang agar selaras dengan tujuan program, yakni mencetak calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

“Menurut kami yang paling utama adalah evaluasi terkait program ini, manfaatnya, dan juga kecocokannya untuk tujuan para partisipan ini menjadi pengurus Koperasi Desa Merah Putih,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juni 2026.

Sebagai mitra kerja Kementerian Koperasi, Komisi VI DPR mempertanyakan relevansi Latsarmil dengan kompetensi yang dibutuhkan calon pengurus koperasi. Sebab kemampuan utama yang harus dimiliki calon pengurus koperasi adalah keterampilan manajerial, bukan semata ketahanan fisik.

“Yang harus diutamakan juga adalah skill mereka dalam manajemen, dalam melakukan pembukuan yang baik, bagaimana menyetok barang, inventaris barang, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Menurut Adi, materi tersebut lebih relevan untuk mendukung pengelolaan koperasi secara profesional di tingkat desa. Ia tidak mempermasalahkan pentingnya kondisi fisik yang sehat bagi peserta. Namun, ia mempertanyakan apakah Latsarmil menjadi metode yang tepat bagi calon pengurus koperasi.

“Betul para calon ini harus sehat, kami mendukung itu. Tapi apakah latihan dasar militer ini cocok dengan orang-orang yang mencalonkan diri untuk menjadi pengurus,” katanya.

Jika pelatihan fisik tetap dipertahankan, Adi meminta pemerintah memperketat pemeriksaan kesehatan setiap peserta sebelum mengikuti kegiatan.

“Kalau memang itu mau diadakan, pertama harus dicek betul kondisi kesehatan mereka setiap orangnya. Tekanan darahnya dan riwayat penyakitnya. Belum tentu mereka punya kesehatan atau fisik badan yang cocok untuk latihan dasar militer ini,” tegasnya.

Karena itu, Adi meminta pemerintah mengevaluasi ulang seluruh modul pelatihan SPPI dengan mengedepankan materi manajemen dan pengelolaan usaha.

“Harus dievaluasi ulang program ini, modul-modulnya apa saja. Kesehatan itu penting, tetapi yang lebih diutamakan adalah skill mereka, meningkatkan pengetahuan mereka dari segi manajemen,” pungkasnya.