Mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari. (Foto: RMOL/Jamaludin)
Tiga mantan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan gratifikasi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kabupaten Kukar.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pada Kamis 25 Juni 2026, tim penyidik memanggil tiga orang sebagai saksi untuk tersangka korporasi yang juga melibatkan mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari.
"Pemeriksaan dilakukan di Rutan di Samarinda Utara," kata Budi kepada wartawan.
Ketiga saksi yang dipanggil, yakni Assobirin selaku Kepala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi Pemkab Kukar tahun 2010-2011, Herry Maryadi selaku Kadis Pertambangan dan Energi Pemkab Kukar tahun 2005-2008, dan Adinur selaku Kadis Pertambangan Pemkab Kukar tahun 2011-2014.
Rita Widyasari pertama kali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 19 September 2017 bersama Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun, dan Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin.
Perkara bermula dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp6 miliar terkait penerbitan izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kukar, pada Juli-Agustus 2010. Selain itu, KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek dan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar.
Setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rita divonis 10 tahun penjara pada 6 Juli 2018. Majelis hakim menyatakan Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp110,7 miliar dan suap Rp6 miliar. Selain pidana penjara, Rita juga dijatuhi denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Di tengah proses penanganan perkara tersebut, KPK mengembangkan penyidikan ke dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 16 Januari 2018, Rita dan Khairudin kembali ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga menerima fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan barang dan jasa selama Rita menjabat sebagai Bupati Kukar.
