Berita

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. (Repro YouTube DPR)

Politik

Menkes: Ketimpangan Penghasilan Dokter Sangat Tajam

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 13:23 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Besarnya ketimpangan penghasilan di kalangan dokter di Indonesia, disorot Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Ia menyebut, perbedaan pendapatan antara dokter dengan penghasilan tertinggi dan terendah bisa mencapai ribuan kali lipat, sehingga perlu segera ditata agar lebih berkeadilan.

Budi mengungkapkan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu bidang yang memiliki kesenjangan pendapatan sangat tinggi. Kondisi itu, kata dia, memunculkan banyak keluhan dari tenaga medis yang berada di lapisan bawah.


"Di Jakarta ada yang dapatnya ordenya sebulan miliaran. Ini adalah salah satu bidang di mana gap-nya tinggi sekali," kata Budi dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 25 Juni 2026.

Menurut Budi, tingginya kesenjangan tersebut tidak hanya terlihat dari praktik pelayanan kesehatan di kota-kota besar, tetapi juga tercermin dari perbedaan tunjangan dokter spesialis di berbagai daerah.

Ia mencontohkan, tunjangan dokter spesialis di Kabupaten Bone hanya sekitar Rp3 juta per bulan, sedangkan di Kabupaten Mahakam Ulu mencapai Rp80 juta per bulan.

"Ini saya kasih contoh aja, ya. Ini adalah tunjangan untuk dokter spesialis, Bapak-Ibu. Di Kabupaten Bone Rp3 juta, di Mahakam Ulu Rp80 juta," kata Budi.

Budi mengakui kondisi itu berpotensi menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan dokter yang memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang sama.

"Saya menyadari, ya pasti biar gimana pun teman-teman dokter spesialis yang sama, lulusan yang sama, lihat gini kan dia pasti akan sedih, kan," kata Budi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya