Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter. (Foto: Istimewa)

Politik

Jupiter Klarifikasi Lonjakan Harta LHKPN Rp50,9 Miliar: Itu Tidak Benar!

KAMIS, 25 JUNI 2026 | 12:43 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memberikan klarifikasi terkait sorotan publik atas lonjakan harta kekayaannya yang tercatat mencapai Rp50,9 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru tahun 2025.

Sorotan tersebut mencuat setelah akun Instagram @kasuspedia mengunggah narasi yang menyebut kekayaan politikus Partai NasDem itu meningkat drastis dari Rp9,9 miliar pada 2019 menjadi Rp50,9 miliar pada 2025. 

Unggahan tersebut menyoroti adanya kenaikan sekitar Rp41 miliar dalam kurun enam tahun sejak Jupiter dilantik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.


"Itu tidak benar. Karena sejak sebelum menjadi anggota dewan di DPRD DKI, di laman e-LHKPN KPK tahun 2019, saya sudah melaporkan harta kekayaan sebesar Rp32,49 miliar. Jadi sebelum dilantik menjadi dewan tahun 2019, saya melaporkan LHKPN sebesar Rp32,4 miliar, bukan Rp9,9 miliar," kata Jupiter, dikutip Kamis 25 Juni 2026.

Menurut Jupiter, kekayaan yang dimilikinya berasal dari berbagai usaha yang telah dirintis jauh sebelum terjun ke dunia politik. Ia menyebut memiliki sejumlah bisnis, mulai dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bank Dana Niaga, usaha properti, importir suku cadang sepeda motor, bengkel hingga usaha cuci mobil.

Sebagian besar kekayaannya, lanjut dia, berada dalam bentuk aset properti, mulai dari tanah hingga apartemen yang tersebar di sejumlah daerah. Karena itu, peningkatan nilai kekayaan yang tercatat dalam LHKPN dinilainya sebagai sesuatu yang wajar.

"Ada beberapa tanah dan apartemen yang saya jual. Karena sudah bertahun-tahun dimiliki, harganya naik. NJOP juga naik setiap tahun. Jadi wajar jika saya memperoleh keuntungan dari penjualan aset yang sudah saya miliki puluhan tahun," kata Jupiter.

Jupiter juga mengaku telah mencoba menghubungi akun Instagram @kasuspedia melalui pesan langsung untuk meminta klarifikasi terkait data yang dipublikasikan. Namun hingga kini ia mengaku belum mendapatkan tanggapan.

Lebih jauh, saat ditanya apakah 'LHKPN abal-abal' yang dirilis Akun IG @kasuspedia itu merupakan 'serangan balik' atas gebrakan Pansus Perparkiran DPRD DKI terhadap sejumlah parkir liar di Jakarta, Jupiter enggan berspekulasi.

"Saya kerja saja. Biarin saja kalau memang ada upaya menyerang pribadi saya," kata Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta itu.

Sebelumnya, berdasarkan laporan LHKPN yang pernah dipublikasikan di media massa pada 2023, Jupiter tercatat telah melaporkan total kekayaan sebesar Rp32,49 miliar sebelum menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada 2019.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya