Warga Pulogebang. (Foto: Dokumentasi Istimewa)
Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Kompleks Pulogebang Permai RT 01/RW 12, Kelurahan Pulogebang, Jakarta Timur, menuai keberatan dan keresahan dari warga sekitar meskipun saat ini fasilitas tersebut masih dalam tahap persiapan operasional.
Warga mengaku khawatir terkait dampak yang berpotensi ditimbulkan oleh operasional dapur MBG tersebut di antaranya adalah kemungkinan munculnya bau pengolahan makanan, sanitasi dan pengelolaan limbah, kebisingan dalam operasional, jam kerja yang berlangsung sejak malam hingga dini hari.
Serta meningkatnya lalu lintas kendaraan dan kebutuhan parkir pegawai yang dikhawatirkan akan menggunakan badan jalan di lingkungan perumahan.
Keresahan ini ditambah pemilik yayasan atau pengelola SPPG dimaksud sangat arogan.
Padahal pendirian sebuah dapur MBG sebagaimana ketentuan yang berlaku harus mendapatkan persetujuan lingkungan, dalam hal ini masyarakat sekitarnya yang hingga berita ini diturunkan mereka tidak mendapatkan persetujuan warga sekitar, kalau pun yg dianggap setuju sebagaimana klaim mereka adalah bukan warga RT 01/RW 12 melainkan warga diluar lingkungan RT 01 bahkan ada indikasi atau dugaan manipulasi nama dan tanda tangan warga dan atau persetujuan warga.
Ketua RT 01 Rizwan Firmansyah, didampingi Sekretaris RT Ardianto serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat, menyampaikan bahwa warga mempertanyakan proses persetujuan lingkungan yang menjadi bagian dari pendirian dan operasional fasilitas tersebut.
“Hingga saat ini masih terdapat warga yang merasa belum pernah memberikan persetujuan terhadap keberadaan dapur MBG tersebut. Karena itu, kami meminta adanya klarifikasi dan transparansi terkait proses perizinan serta persetujuan lingkungan yang telah dilakukan,” ujar Rizwan dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
Ia juga menjelaskan bahwa pihak RT bersama warga telah menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada pengelola yayasan yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut, serta kepada pihak terkait yang membawahi program MBG. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum terdapat tindak lanjut yang memuaskan.
Pada kesempatan yang sama, tokoh pemuda setempat, Ruben Tim Hardian yang juga salah seorang aktivis Organisasi Kepemudaan Jakarta, menyatakan bahwa warga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan peninjauan kembali terhadap kesesuaian lokasi dapur MBG dengan peruntukan kawasan perumahan.
“Kami meminta agar seluruh proses perizinan, aspek lingkungan, dan kesesuaian tata ruang dapat dikaji secara transparan oleh instansi yang berwenang. Warga pada prinsipnya mendukung program pemerintah, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi,” ujarnya.
