Kinerja PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. yang mencatatkan capaian dividen PT Telkom pada 2026 yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dipuji Komisi VI DPR.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, PT Telkom memaparkan bahwa dividen yang dicapai pada 2026 menyentuh 22 persen, terdiri dari 11,46 persen untuk pemerintah dan 10,54 pemegang saham.
Angka itu naik dari capaian 2025, di mana dividen PT Telkom menyentuh 21,05 persen. Angka itu terdiri dari 10,96 untuk pemerintah dan 10,08 untuk pemegang saham.
Pujian pada kinerja itu disampaikan Anggota DPR Firnando H Ganinduto dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama PT Telkom Dian Siswarini.
"Ibu (Dian Siswarini) sudah mengaparkan presentasi bahwa dividen PT Telkom ini tertinggi, itu kami patut apresiasi karena dividen itu tujuan untuk rakyat juga," kata Firnando di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
Kendati begitu, Legislator Golkar ini mengingatkan agar PT Telkom bisa terus bertransformasi mengikuti perkembangan era. Terpenting, bisa mengiringi dunia ekonomi kreatif yang semakin berkembang.
"Yang kedua bahwa hari ini dunia ekonomi kreatif sedang kejang-kejangnya lagi ditekan sama pemerintah, otomatis digital, talenta digital juga harus mengikuti Ibu, PT Telkom ini juga jangan ada ketinggalan sama ekonomi kreatif," katanya.
Firnando tidak ingin industri telekomunikasi milik pemerintah justru tidak bisa mengimbangi perkembangan industri digital.
Bagi dia, transformasi industri telekomunikasi khususnya pada program-program PT Telkom menjadi bukti jika pemerintah mendukung penuh perkembangan ekonomi kreatif.
"Digital talenta itu harus ada di PT Telkom, jadi jangan sampai dunia teknologi yang terus bergerak ini jangan sampai ketinggalan oleh adanya ekonomi kreatif yang hari ini sudah dikejar oleh pemerintah," katanya.
Menutup pernyataannya, Firnando menyampaikan ucapan selamat kepada Dian yang kembali dipercaya oleh pemerintah untuk menjabat sebagai Dirut PT Telkom.
"Hari ini Ibu terpilih kembali, sudah membuktikan bahwa Ibu Dian berprestasi dan diinginkan oleh pemerintah untuk mewakili PT Telkom," pungkasnya.
