Presiden Partai Buruh Said Iqbal (Foto YouTube Sekretariat Presiden)
Kekhawatiran terhadap potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri komponen otomotif Jawa Timur masih menjadi perhatian kalangan pekerja.
Meski pemerintah menyatakan belum ada relokasi pabrik ke Vietnam, serikat buruh menilai ruang negosiasi dengan manajemen dan prinsipal di Jepang masih sangat terbuka untuk mencegah perpindahan produksi.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengatakan hingga saat ini proses dialog antara serikat pekerja dan pihak perusahaan masih berlangsung.
Menurutnya, terdapat sekitar 4.000 pekerja di Pasuruan dan Mojokerto yang berpotensi terdampak apabila rencana pemindahan lini produksi benar-benar terealisasi.
“Memang agak besar (potensi PHK), tapi kalau kita bisa meyakinkan mereka, prinsipal di Jepang, kemungkinan pindah ke Vietnam itu tidak akan dilakukan,” ujar Said Iqbal saat ditemui di sela Rapat Kerja Nasional KSPI 2026 di Jakarta, dikutip Rabu 24 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa rencana relokasi tersebut belum menjadi keputusan final. Proses pemindahan fasilitas produksi dinilai tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat sehingga masih tersedia kesempatan untuk mencari solusi bersama.
“Karena ini juga belum terjadi, pemindahan itu tidak semudah itu. Kemungkinan itu kata mereka satu hingga dua tahun ke depan. Berarti kita masih punya waktu untuk bernegosiasi,” katanya.
Said Iqbal belum bersedia mengungkap identitas dua perusahaan yang dimaksud dan hanya menyebut inisial PT J dan PT S, yang diketahui memiliki induk usaha di Jepang.
Ia menyebut PT J saat ini mempekerjakan sekitar 7.000 pekerja. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.000 pekerja disebut berpotensi terdampak apabila skenario relokasi benar-benar dijalankan.
“Memang kemungkinan baru omong-omong ya, baru omong-omong 4.000. Tapi saya tidak begitu yakin 4.000 orang, karena ini baru omong-omong. Biasanya kalau manajemen itu ambil angka tinggi, mungkin ribuan, tapi tidak mungkin 4.000 orang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ancaman PHK masih berada pada tahap antisipasi dan belum menjadi keputusan yang pasti. Serikat pekerja berharap dialog dengan manajemen serta prinsipal di Jepang dapat menghasilkan kesepakatan yang menjaga keberlanjutan investasi sekaligus mempertahankan lapangan kerja di Indonesia.
