Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu. (Foto: TVR Parlemen)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memperkirakan kinerja keuangannya tahun ini berada di atas target dengan capaian sekitar 103 persen. Kondisi tersebut membuka peluang kontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mulai 2028.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, realisasi pendapatan dan kinerja keuangan hingga pertengahan tahun berada di atas proyeksi awal.
“Secara umum kami sampaikan bahwa perkiraan realisasi satu semester itu di atas target,” kata Anggito di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Juni 2026.
Ia menjelaskan, sumber pendapatan LPS berasal dari premi penjaminan, premi program restrukturisasi perbankan (PRP), serta investasi Surat Berharga Negara.
“Untuk penerimanya, dan profitnya juga kurang lebih di atas target. Ini kita menghitung kira-kira akhir tahun harusnya 103 persen dari target yang kami sampaikan ke Kementerian Keuangan,” kata Anggito.
Dari sisi belanja, LPS mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk biaya operasional tahunan. Hingga semester pertama, realisasinya tercatat sekitar Rp830 miliar.
Selain itu, terdapat anggaran kebijakan sebagai cadangan penanganan bank bermasalah dan pembayaran klaim penjaminan simpanan.
“Anggaran kebijakan itu semacam buffer kalau ada resolusi. Dan memang untuk PPR kami mengalokasikan itu untuk
surveillance sampai proses resolusi,” kata Anggito.
Ia menambahkan, hingga akhir tahun, kebutuhan klaim penjaminan diperkirakan mencapai sekitar Rp1,18 triliun, tergantung jumlah kasus yang ditangani.
Anggito juga menyebut belanja modal LPS digunakan untuk penguatan kantor dan sistem teknologi informasi, termasuk sistem monitoring dan surveillance perbankan.
Ke depan, LPS memperkirakan surplus tahun berjalan akan lebih tinggi dari target. Jika kondisi terjaga, lembaga itu menargetkan mulai berkontribusi ke PNBP pada 2028.
“Kalau keadaannya seperti ini terus, kita bisa memberikan kontribusi kepada PNBP mulai tahun 2028,” pungkas Anggito.
