Berita

Gedung DPR RI. (Foto: istimewa)

Politik

Minim Oposisi, Efektivitas DPR Kembali Dipertanyakan

RABU, 24 JUNI 2026 | 12:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mayoritas partai politik saat ini berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan di parlemen.

Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti menguatnya pertanyaan publik terkait relevansi lembaga legislatif di tengah minimnya sikap kritis dari mayoritas fraksi di parlemen.

Ia menyebut, dalam situasi ketika sebagian besar partai politik cenderung memilih diam, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah Dewan Perwakilan Rakyat masih dibutuhkan secara efektif dalam sistem demokrasi.


“Kalau kita membaca berbagai pernyataan dari aktivis demokrasi, mahasiswa, dan civil society, secara konstitusional DPR memang memiliki fungsi kontrol. Tetapi dalam praktiknya, sulit bagi anggota dewan menyampaikan sikap kritis secara terbuka,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 24 Juni 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kritik dari publik yang mempertanyakan fungsi representasi dan pengawasan DPR dalam mekanisme demokrasi. Namun di sisi lain, ia menekankan pentingnya stabilitas politik demi mendukung kemajuan ekonomi dan persatuan nasional.

“Sekeras apapun perbedaan politik, tetap harus guyub dalam menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas adalah kunci kemajuan ekonomi,” katanya.

Meski demikian, Adi menegaskan bahwa prinsip checks and balances tetap menjadi pilar utama demokrasi. Ia menilai harus ada kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

Dalam konteks itu, ia menyebut harapan sebagian pihak agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil posisi oposisi secara tegas sebagai salah satu kekuatan penyeimbang.

“Banyak yang berharap PDIP menjadi satu-satunya partai yang berani lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat,” ujarnya.

Adi menambahkan, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga ruang kritik yang berfungsi. Tanpa itu, menurutnya, pertanyaan tentang efektivitas DPR sebagai lembaga legislatif akan terus muncul di ruang publik.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya