Gedung DPR RI. (Foto: istimewa)
Mayoritas partai politik saat ini berada dalam barisan pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas fungsi kontrol dan keseimbangan kekuasaan di parlemen.
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti menguatnya pertanyaan publik terkait relevansi lembaga legislatif di tengah minimnya sikap kritis dari mayoritas fraksi di parlemen.
Ia menyebut, dalam situasi ketika sebagian besar partai politik cenderung memilih diam, muncul pertanyaan mendasar mengenai apakah Dewan Perwakilan Rakyat masih dibutuhkan secara efektif dalam sistem demokrasi.
“Kalau kita membaca berbagai pernyataan dari aktivis demokrasi, mahasiswa, dan civil society, secara konstitusional DPR memang memiliki fungsi kontrol. Tetapi dalam praktiknya, sulit bagi anggota dewan menyampaikan sikap kritis secara terbuka,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 24 Juni 2026.
Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan kritik dari publik yang mempertanyakan fungsi representasi dan pengawasan DPR dalam mekanisme demokrasi. Namun di sisi lain, ia menekankan pentingnya stabilitas politik demi mendukung kemajuan ekonomi dan persatuan nasional.
“Sekeras apapun perbedaan politik, tetap harus guyub dalam menjaga stabilitas politik. Karena stabilitas adalah kunci kemajuan ekonomi,” katanya.
Meski demikian, Adi menegaskan bahwa prinsip checks and balances tetap menjadi pilar utama demokrasi. Ia menilai harus ada kekuatan politik yang berada di luar pemerintahan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Dalam konteks itu, ia menyebut harapan sebagian pihak agar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil posisi oposisi secara tegas sebagai salah satu kekuatan penyeimbang.
“Banyak yang berharap PDIP menjadi satu-satunya partai yang berani lantang menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika dinilai tidak sesuai kepentingan rakyat,” ujarnya.
Adi menambahkan, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga ruang kritik yang berfungsi. Tanpa itu, menurutnya, pertanyaan tentang efektivitas DPR sebagai lembaga legislatif akan terus muncul di ruang publik.
