Berita

Kondisi Munas Konbes NU memanas. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

RABU, 24 JUNI 2026 | 11:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika yang mengemuka dalam Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Ploso, Kediri, pada 20-22 Juni 2026, dinilai menjadi cerminan wajah organisasi saat ini. 

Sejumlah kalangan bahkan menyoroti munculnya praktik-praktik intimidatif yang dianggap bertentangan dengan tradisi dan etika jam'iyah NU.

Penilaian tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, Bangkalan, Madura, KH Muhammad Shofwan Taj atau yang akrab disapa Lora Shofwan. 


Pengasuh salah satu pesantren tertua di Madura yang berdiri sejak pertengahan abad ke-18 dan berada di dekat makam Syaikhona Kholil itu menilai NU tengah menghadapi masa-masa krusial di mana marwah organisasi yang didirikan para ulama dan wali Nusantara itu kini menghadapi berbagai tantangan serius.

“Salah satunya terlihat saat sidang pleno III konbes dan munas NU di Ploso. Bagaimana para preman organisasi bermanuver dihadapan para masyayikh NU dan sesepuh pesantren. Tanpa adab dan unggah-ungguh santri, mereka meluapkan pikiran dan sikap emosional,” kata Lora Shofwan, Rabu, 24 Juni 2026.

“Tidak hanya yang muda-muda, yang tua pun bertindak, sama. Padahal, mereka tokoh di lingkungan NU, dan memiliki pengikut tidak sedikit. Bila itu ditiru generasi berikutnya, awan gelap akan terus menyelimuti NU,” tambahnya.

Lebih lanjut, KH Muhammad Shofwan Taj menilai berbagai dinamika yang terjadi selama Konbes dan Munas NU menunjukkan gejala menguatnya pragmatisme dan kapitalisasi dalam tubuh jam'iyah. 

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi mulai menjangkiti struktur organisasi dan kader secara lebih luas. Ia juga menyoroti berkurangnya peran masyayikh dan para sesepuh pesantren sebagai rujukan moral dalam kehidupan berjam'iyah.

Kondisi tersebut sejatinya telah diantisipasi oleh pendiri NU, KH M. Hasyim Asy'ari. Menurutnya, Hadratussyeikh pernah memberikan peringatan mengenai potensi kerusakan organisasi apabila pragmatisme dibiarkan berkembang dalam tubuh jam'iyah. 

Peringatan itu, kata dia, tertuang dalam fatwa yang dimuat dalam kitab Tanbih an-Nahdliyyin karya KH Imam Zarkasyi Junaidi, yang membahas ancaman terhadap marwah dan arah perjuangan NU ketika kepentingan pragmatis lebih dominan dibanding nilai-nilai perjuangan organisasi.

“Beruntunglah para pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan kejayaan jam’iyyah-nya dan celakalah pemimpin yang memperkuda (menunggangi) jam’iyyah Nahdlatul Ulama untuk mengejar kepentingan pribadi,” sambungnya menukil fatwa Mbah Hasyim Asy’ari.

Lora Shofwan menegaskan yang merusak NU bukan warganya, tapi pemimpinnya. Kerusakan jam’iyyah NU dimulai dari kepentingan ingin berkuasa didalam NU yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan atau akses ke oligarki. Para pemimpin NU semakin jauh untuk bisa menghadirkan NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

“NU sekarang bukan lagi sebagai rumah besar untuk berteduh semua warganya dan masyarakat. Tapi, dikuasai preman-preman yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok dengan menunggangi kebesaran NU,” ungkap Lora Shofwan.

NU sekarang juga dipandang tidak lagi menjadi civil society atau pusat keseimbangan strategis yang hidup ditengah masyarakat yang berkhidmah melayani keluh kesah rakyat demi kemashalatan umat.

Dinamika pelaksanaan Konbes dan Munas NU di Ploso, Kediri, kemarin dinilai membuka gambaran yang lebih jelas mengenai arah NU yang disebut-sebut semakin berada dalam pusaran besar kekuasaan. Kondisi ini tercermin dari keterlibatan sejumlah aktor yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan.

Selama pengurus PBNU masih masuk dalam jabatan politik atau memperoleh posisi di lingkar kekuasaan melalui proses bargaining maupun kompensasi politik, maka selama itu pula NU sulit menegaskan dirinya sebagai pembawa risalah dan kemaslahatan umat,” ujar Lora Shofwan.

“Coba lihat keputusan Muktamar ke20 NU tahun 1954. NU tegas melarang pengurus merangkap jabatan politik di pemerintahan. Kenapa? Pasti soal konflik kepentingan dalam membawa NU sesuai khittahnya,” pungkasnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya