Berita

Kondisi Munas Konbes NU memanas. (Foto: tangkapan layar)

Politik

Konbes–Munas NU Ploso Diwarnai Aksi Intimidasi dan Motif Kepentingan Pribadi

RABU, 24 JUNI 2026 | 11:28 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dinamika yang mengemuka dalam Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU) di Ploso, Kediri, pada 20-22 Juni 2026, dinilai menjadi cerminan wajah organisasi saat ini. 

Sejumlah kalangan bahkan menyoroti munculnya praktik-praktik intimidatif yang dianggap bertentangan dengan tradisi dan etika jam'iyah NU.

Penilaian tersebut disampaikan Pengasuh Pondok Pesantren Sembilangan, Bangkalan, Madura, KH Muhammad Shofwan Taj atau yang akrab disapa Lora Shofwan. 


Pengasuh salah satu pesantren tertua di Madura yang berdiri sejak pertengahan abad ke-18 dan berada di dekat makam Syaikhona Kholil itu menilai NU tengah menghadapi masa-masa krusial di mana marwah organisasi yang didirikan para ulama dan wali Nusantara itu kini menghadapi berbagai tantangan serius.

“Salah satunya terlihat saat sidang pleno III konbes dan munas NU di Ploso. Bagaimana para preman organisasi bermanuver dihadapan para masyayikh NU dan sesepuh pesantren. Tanpa adab dan unggah-ungguh santri, mereka meluapkan pikiran dan sikap emosional,” kata Lora Shofwan, Rabu, 24 Juni 2026.

“Tidak hanya yang muda-muda, yang tua pun bertindak, sama. Padahal, mereka tokoh di lingkungan NU, dan memiliki pengikut tidak sedikit. Bila itu ditiru generasi berikutnya, awan gelap akan terus menyelimuti NU,” tambahnya.

Lebih lanjut, KH Muhammad Shofwan Taj menilai berbagai dinamika yang terjadi selama Konbes dan Munas NU menunjukkan gejala menguatnya pragmatisme dan kapitalisasi dalam tubuh jam'iyah. 

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di tingkat elite, tetapi mulai menjangkiti struktur organisasi dan kader secara lebih luas. Ia juga menyoroti berkurangnya peran masyayikh dan para sesepuh pesantren sebagai rujukan moral dalam kehidupan berjam'iyah.

Kondisi tersebut sejatinya telah diantisipasi oleh pendiri NU, KH M. Hasyim Asy'ari. Menurutnya, Hadratussyeikh pernah memberikan peringatan mengenai potensi kerusakan organisasi apabila pragmatisme dibiarkan berkembang dalam tubuh jam'iyah. 

Peringatan itu, kata dia, tertuang dalam fatwa yang dimuat dalam kitab Tanbih an-Nahdliyyin karya KH Imam Zarkasyi Junaidi, yang membahas ancaman terhadap marwah dan arah perjuangan NU ketika kepentingan pragmatis lebih dominan dibanding nilai-nilai perjuangan organisasi.

“Beruntunglah para pemimpin jam’iyyah Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan kejayaan jam’iyyah-nya dan celakalah pemimpin yang memperkuda (menunggangi) jam’iyyah Nahdlatul Ulama untuk mengejar kepentingan pribadi,” sambungnya menukil fatwa Mbah Hasyim Asy’ari.

Lora Shofwan menegaskan yang merusak NU bukan warganya, tapi pemimpinnya. Kerusakan jam’iyyah NU dimulai dari kepentingan ingin berkuasa didalam NU yang digunakan untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan atau akses ke oligarki. Para pemimpin NU semakin jauh untuk bisa menghadirkan NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.

“NU sekarang bukan lagi sebagai rumah besar untuk berteduh semua warganya dan masyarakat. Tapi, dikuasai preman-preman yang ingin mendapat keuntungan pribadi dan kelompok dengan menunggangi kebesaran NU,” ungkap Lora Shofwan.

NU sekarang juga dipandang tidak lagi menjadi civil society atau pusat keseimbangan strategis yang hidup ditengah masyarakat yang berkhidmah melayani keluh kesah rakyat demi kemashalatan umat.

Dinamika pelaksanaan Konbes dan Munas NU di Ploso, Kediri, kemarin dinilai membuka gambaran yang lebih jelas mengenai arah NU yang disebut-sebut semakin berada dalam pusaran besar kekuasaan. Kondisi ini tercermin dari keterlibatan sejumlah aktor yang, baik langsung maupun tidak langsung, memiliki kedekatan dengan struktur kekuasaan.

Selama pengurus PBNU masih masuk dalam jabatan politik atau memperoleh posisi di lingkar kekuasaan melalui proses bargaining maupun kompensasi politik, maka selama itu pula NU sulit menegaskan dirinya sebagai pembawa risalah dan kemaslahatan umat,” ujar Lora Shofwan.

“Coba lihat keputusan Muktamar ke20 NU tahun 1954. NU tegas melarang pengurus merangkap jabatan politik di pemerintahan. Kenapa? Pasti soal konflik kepentingan dalam membawa NU sesuai khittahnya,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya