Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)
Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dan menutup seluruh celah penyimpangan yang berpotensi merugikan negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya membutuhkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat.
“Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” ujar Prabowo.
Prabowo mengakui upaya pemberantasan korupsi bukan pekerjaan mudah dan akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, menurutnya langkah tersebut tidak boleh ditunda karena menyangkut keselamatan negara serta masa depan rakyat Indonesia.
Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai pembenahan untuk menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini merugikan keuangan negara.
Salah satu langkah yang telah dijalankan adalah penertiban ratusan tambang tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta kebun ilegal yang berada di kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Selain itu, pemerintah juga memperketat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis guna mencegah praktik kecurangan yang berpotensi membuat kekayaan bangsa mengalir ke luar negeri.
"Saya mengerti ini tidak ringan. Tapi apa boleh dibuat, apapun harus kita kerjakan supaya negara kita selamat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Prabowo menilai berbagai penyimpangan yang terjadi selama ini telah menggerus hak rakyat atas kekayaan negara.
“Penyimpangan-penyimpangan ini menurut keyakinan saya inilah yang membuat bangsa kita dalam keadaan sekarang. Yang di mana kita harus mengakui terlalu banyak kekayaan negara yang hilang, yang diambil dari hak rakyat, hak bangsa,” tegasnya.
Dia pun menegaskan komitmen tersebut merupakan bagian dari amanah konstitusional yang harus dijalankan sebagai kepala negara.
“Saya disumpah untuk menjaga kepentingan bangsa dan rakyat. Karena itu, saya harus melaksanakan yang terbaik yang bisa saya laksanakan, supaya saya tidak ingkar sumpah saya kepada bangsa dan rakyat,” pungkasnya.
