PENERBIT Kompas resmi meluncurkan buku memoar Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo berjudul “Militer Pemikir, Pemikir Militer” di Kompas Institute, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. Peluncuran buku diikuti dengan pelaksanaan bedah buku dan diskusi dengan mengundang beberapa tokoh terkemuka untuk memberikan pandangan dan analisis seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas, Akademisi Australia, Marcus Mietzner, Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, Mantan Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Johny J. Lumintang, serta pengamat militer, Dr. Jaleswari Pramodhawardani.
Bedah buku dan diskusi terkait pemikiran almarhum Agus Widjojo ini bernilai strategis dan menemukan relevansinya di tengah kondisi sosial politik kebangsaan hari ini, tatkala sentimen kebangkitan militer (baca: remiliterisasi) dalam kehidupan sosial politik kenegaraan semakin menguat dalam persepsi publik. Pemikiran-pemikiran Agus Widjojo yang kritis terkait reformasi militer ke arah militer yang profesional dan modern, serta patuh terhadap prinsip supremasi sipil, seakan menjadi instrumen kontemplatif yang tidak hanya menguatkan komitmen seluruh anak bangsa untuk berkhidmat pada mandat reformasi, tapi juga menjadi suluh bagi rezim pemerintah saat ini untuk tetap menjalankan komitmen reformasi sektor keamanan sesuai dengan trek demokratisasi yang disepakati bersama.
Buku “Militer Pemikir, Pemikir Militer” ini memiliki benang merah dengan buku karya Agus Widjojo sebelumnya yang berjudul “Tentara Kok Mikir? Inspirasi Out of the Box” karya Bernada Rurit pada 2021 yang juga diterbitkan oleh Penerbit Kompas. Benang merahnya terletak pada substansi buku yang menekankan gagasan-gagasan bernas Agus Widjojo yang tak segan mengkritik institusinya sendiri untuk terus melakukan perbaikan demi menuju militer yang profesional--tidak berpolitik dan berbisnis, serta komitmen dalam mendukung prinsip supremasi sipil yang menjadi esensi penting demokrasi. Persamaan lainnya adalah terletak pada frasa “pemikir”.
Sudah menjadi konsensus umum di kalangan militer sepuh bahwa Agus Widjojo adalah intelektual paling handal dan terdepan di TNI--sebuah status yang tidak sepenuhnya disukai Agus Widjojo karena ia juga memiliki kemampuan lapangan dan tempur yang sama baiknya dengan intelektualitas yang ia miliki.
Reformasi TNI: Profesional dan Demokratis
Dalam membangun diskursus kritis tentang reformasi TNI, Agus Widjojo terbilang berani sekaligus unik. Beliau berbeda dengan kebanyakan personel militer yang dibekap semangat korsa secara sempit dan brutal. Baginya, mencintai TNI adalah dengan membenahinya agar menjadi lembaga yang semakin profesional dan sesuai dengan khittahnya sebagai alat pertahanan negara.
Oleh sebab itu, beliau menentang keras dwifungsi ABRI yang membuat militer terjerumus ke dalam praksis politik yang berorientasi pada kekuasaan. Ia juga menolak ketika militer masuk ke ranah bisnis karena membuat loyalitas personel militer menjadi ganda. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media daring nasional terkemuka, beliau secara blak-blakan menolak perluasan peran TNI di ranah sipil saat ini, termasuk keterlibatan TNI di sektor pertanian. “TNI akan kehilangan waktu berlatih dan kemampuannya bertempur apabila sibuk mengurusi hal-hal lain yang bukan menjadi tugasnya”, demikian ia menyampaikan pandangannya.
Jika kita menelisik secara lebih jauh pemikiran-pemikiran beliau tentang reformasi TNI, maka pandangan-pandangan beliau sangat rasional. Beliau secara tegas menolak komando teritorial yang keberadaannya memakai logika pembagian administrasi kewilayahan pemerintahan sipil. Baginya, keberadaan komando teritorial seperti Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil harus diberlakukan secara ketat dengan menimbang situasi keamanan yang berlaku terhadap teritorial tersebut--apakah dalam kondisi damai atau perang.
Jika yang berlaku adalah kondisi damai, maka Korem, Kodim, dan Koramil dapat dibekukan karena tidak efektif dan efisien. Yang eksis di daerah pada masa damai cukuplah sekadar Kodam di wilayah provinsi. Pengelolaan sumber daya sipil di masing-masing teritorial adalah wewenang pemerintahan sipil. Lagipula, tugas TNI adalah untuk merespons ancaman yang berasal dari eksternal, bukan dari ranah domestik yang menjadi wewenang Polri.
Ikhtiar Rekonsiliasi Kebangsaan
Tak hanya komit dalam membenahi TNI pascareformasi, Agus Widjojo juga mencurahkan pemikiran dan perhatiannya terhadap upaya mewujudkan rekonsiliasi kebangsaan di antara anak-anak bangsa yang bertikai. Terkait dengan Tragedi 1965, beliau tak sungkan berbeda pandangan dan berpolemik dengan banyak pihak. Tak lama setelah dilantik sebagai Gubernur Lemhannas RI pada 2016, beliau langsung menggelar Simposium Tragedi 1965 di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada 18-19 April 2016. Pada kesempatan itu, beliau menyampaikan apresiasinya kepada para pihak yang hadir.
Beliau menyebut para pihak yang hadir sebagai sosok yang berani, yakni berani hadir secara fisik dan mendengarkan versi yang berbeda demi mencapai rekonsiliasi kebangsaan. Dalam pandangan beliau, rekonsiliasi kebangsaan hanya dapat tercipta apabila para pihak yang terlibat mau duduk bersama, menyudahi dendam, dan merumuskan solusi bersama.
Namun demikian, pandangan ini memantik kemarahan dan ketersinggungan dari beberapa pensiunan militer yang menuduhnya pro-PKI. Padahal, ayahandanya, yakni Mayjen TNI (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo adalah korban dalam tragedi tersebut. Ketidaksepakatan terhadap acara yang digelar oleh Agus Widjojo tersebut memicu simposium tandingan yang diselenggarakan oleh seorang jenderal pensiunan yang berbeda paham dengan beliau. Dalam konteks ini, kita bisa membaca kebesaran hati seorang Agus Widjojo dalam mencintai bangsa dan negaranya.
Bagi Agus Widjojo, Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka tidak akan mampu lepas landas menjadi negara yang besar dan maju secara ekonomi-politik apabila tidak selesai dengan masa lalu, serta masih ada residu konflik yang sangat besar yang tak kunjung diselesaikan. Para anak bangsa harus berdamai dengan masa lalu dengan mengadakan rekonsiliasi kebangsaan dan merajut orientasi bersama membangun bangsa ke depan secara lebih baik.
Pandangan Politik
Agus Widjojo adalah seorang demokrat sejati. Tak hanya militer dan resolusi konflik, ia juga mencurahkan perhatiannya pada arah gerak demokrasi yang menjadi payung besar reformasi. Pada 2020, penulis yang saat itu sedang menempuh pendidikan magister di bidang ilmu pemerintahan dan kebijakan publik berkesempatan untuk mewawancarai beliau secara eksklusif di ruang kerjanya.
Wawancara dan diskusi yang awalnya berjalan landai berubah sedikit “panas” ketika penulis membahas isu-isu krusial seperti amandemen konstitusi, Pemilu Presiden (Pilpres) secara langsung, dan partai politik. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan secara kritis pada waktu itu.
Pertama, beliau menekankan bahwa Pilpres secara langsung bukanlah mekanisme memilih pemimpin yang terbaik. Hal ini berbeda dengan praksis di Yunani tempo dulu di mana pemimpin dipilih oleh para filsuf. Pilpres secara langsung memiliki celah karena yang dipilih adalah presiden sesuai kehendak rakyat, terlepas apakah presiden itu cakap atau tidak dalam memimpin.
Baginya, itu risiko yang harus ditanggung oleh rakyat yang memberikan hak suaranya. Risiko terpilihnya pemimpin yang buruk dan hanya menang pada segi popularitas dapat diminimalisir ketika rakyat sebagai pemilik suara teredukasi secara baik dalam menggunakan hak pilihnya.
Pada kesempatan wawancara tersebut, beliau juga menyatakan keresahannya terhadap dinamika politik nasional. Reformasi partai politik (parpol) adalah hal yang paling banyak ia sorot. Pascareformasi, banyak parpol yang muncul dengan beragam platform. Namun demikian, kuantitas tak selalu berbanding lurus dengan kualitas.
Parpol masih banyak yang dibebat oleh paradigma lama dengan menjadikan kekuasaan sebagai orientasi utama. Beliau secara lugas menyebutkan bahwa revisi UU Pemilu paling sering dilakukan. Namun, revisi UU Parpol cenderung berjalan tidak linier dengan UU Pemilu. Padahal, parpol memiliki banyak celah dan ruang yang harus dikoreksi. Beliau juga secara tajam menyoroti eksistensi relawan politik yang menjamur dewasa ini. Dalam pandangannya, relawan politik adalah bentuk penyimpangan terhadap demokrasi karena loyalitas mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana kader-kader partai politik. Relawan politik lebih condong dijadikan shortcut dalam mencari kekuasaan.
Mengenang sosok Agus Widjojo adalah membangkitkan kembali ingatan kolektif bangsa Indonesia tentang seorang anak bangsa yang sangat komit dan bersih hati dalam berkontribusi bagi bangsanya. Sungguh sulit untuk mencari sosok yang sama di masa sekarang, di mana seorang militer berani mengkritisi institusi sendiri yang saat ini berada “di atas angin” karena lebarnya pintu kekuasaan untuk memasuki ranah sipil. Agus Widjojo adalah pengecualian, individu yang belum tentu lahir kembali di masa mendatang. Terima kasih Penerbit Kompas yang sudah menerbitkan buku memoar beliau. Al-Fatihah untukmu Jenderal Pemikir.
Boy Anugerah
Mantan Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI & Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)
