Anggota DPR RI, Nurhadi. (Foto: Dok Nasdem)
Sejumlah catatan kritis disampaikan Anggota DPR RI, Nurhadi, dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa, 23 Juni 2026.
Selain menyoroti isu vaksin, Nurhadi juga meminta penjelasan lebih rinci terkait usulan Menteri Kesehatan agar Penderita tuberkulosis (TB) menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, gagasan tersebut pada prinsipnya patut diapresiasi karena aspek gizi memang memiliki peran penting dalam keberhasilan pengobatan TBC. Namun pemerintah tidak boleh berhenti pada sebatas wacana tanpa perencanaan yang matang.
"Kita memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan nutrisi yang baik agar proses penyembuhannya lebih optimal. Tetapi pemerintah harus menjelaskan secara terbuka berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana mekanisme pendataannya, siapa yang berhak menerima, dan bagaimana pengawasannya agar tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan," kata Nurhadi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi beban TB yang sangat besar dengan sekitar satu juta kasus setiap tahun. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan terukur.
"Kalau pasien TBC dimasukkan sebagai penerima MBG, maka harus ada target yang jelas. Apakah kebijakan ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Apakah mampu menurunkan angka putus obat? Apakah dapat menekan angka kematian akibat TBC? Jangan sampai program bertambah tetapi dampaknya tidak pernah bisa diukur secara objektif," tegasnya.
Legislator NasDem dari Dapil Jawa Timur VI itu menambahkan, Komisi IX DPR RI akan terus mengawal berbagai program kesehatan pemerintah agar tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran dan capaian administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar laporan bahwa program berjalan, tetapi bukti bahwa kesehatan masyarakat benar-benar membaik. Karena itu pemerintah harus berani menjelaskan target, indikator keberhasilan, dan pertanggungjawaban setiap kebijakan yang menggunakan uang rakyat," pungkas Nurhadi.
