Berita

Logo PDIP. (Foto: RMOL)

Politik

Sikap Ambigu PDIP Bukan Kebingungan tapi Strategi Politik

SELASA, 23 JUNI 2026 | 09:05 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik yang dilontarkan sejumlah partai terhadap sikap politik PDIP dinilai bukan semata-mata untuk mengubah posisi politik partai berlambang banteng tersebut. 

Kritik tersebut justru menjadi penanda bahwa strategi politik yang dijalankan PDIP mulai menjadi sorotan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan terhadap PDIP menguat setelah munculnya salah satu kader partai itu, Andi Budiman, dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi. 


Kehadiran kader PDIP dalam aksi tersebut memicu kritik dari sejumlah partai koalisi pemerintah yang menilai PDIP belum menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

PDIP dinilai berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, PDIP tetap melontarkan kritik dan kerap dikaitkan dengan berbagai aksi protes terhadap pemerintah.

Pengamat politik, Nurul Fatta, menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang sengaja dimainkan PDIP. Ambiguitas yang ditunjukkan PDIP bukanlah bentuk kebingungan arah politik, melainkan strategi bertahan yang diperhitungkan secara matang.

"PDIP tampaknya tengah menerapkan apa yang dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai role differentiation atau pembagian peran di antara elite-elitenya. Sebagian tampil akomodatif terhadap pemerintah, sebagian lain memainkan peran kritis," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 23 Juni 2026.

Ia menjelaskan, terdapat dua tekanan struktural yang melatarbelakangi strategi tersebut. Pertama, dari sisi relasi kekuasaan. 

Menurutnya, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan ruang komunikasi yang tidak ingin dirusak melalui konfrontasi terbuka.

PDIP juga menyadari posisinya sebagai kekuatan minoritas di parlemen membuat konfrontasi frontal terhadap pemerintah justru berpotensi memperlemah daya tawar politik partai tersebut.

"Di sinilah logika survival partai. Lebih baik mempertahankan akses daripada membangun oposisi yang bersih namun terisolasi," ujarnya.

Faktor kedua, lanjut Fatta, adalah kebutuhan PDIP untuk tetap bersaing dalam kontestasi elektoral. Sebagai partai politik, PDIP tetap membutuhkan narasi pembeda di hadapan publik, terutama pemilih kritis yang selama ini menjadi salah satu basis dukungannya.

"Dalam kerangka demokrasi prosedural, kritik adalah instrumen kompetisi yang paling kasat mata. Tanpa sikap kritis, PDIP kehilangan narasi pembeda di hadapan pemilih," jelasnya.

Menurut Fatta, tarik-menarik antara kepentingan menjaga hubungan dengan pemerintah dan kebutuhan mempertahankan identitas politik itulah yang melahirkan sikap yang selama ini dianggap abu-abu.

"Yang tampak sebagai abu-abu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai ambiguitas strategis, sebuah posisi yang sengaja dipelihara untuk menjaga fleksibilitas gerak di tengah medan politik yang belum sepenuhnya stabil pasca-Pemilu 2024," tuturnya.

Meski dinilai menguntungkan dalam jangka pendek, Fatta mengingatkan strategi tersebut tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Sebab, dalam jangka panjang publik cenderung menginginkan kejelasan sikap dari partai politik.

"Dalam jangka pendek ambiguitas mungkin menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, pemilih cenderung menghukum partai yang tidak memiliki pendirian yang jelas. Di situlah PDIP menghadapi taruhan politik yang sesungguhnya, meskipun memiliki basis pemilih yang relatif kuat dibanding partai lainnya," pungkasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya