Kritik yang dilontarkan sejumlah partai terhadap sikap politik PDIP dinilai bukan semata-mata untuk mengubah posisi politik partai berlambang banteng tersebut.
Kritik tersebut justru menjadi penanda bahwa strategi politik yang dijalankan PDIP mulai menjadi sorotan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sorotan terhadap PDIP menguat setelah munculnya salah satu kader partai itu, Andi Budiman, dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi.
Kehadiran kader PDIP dalam aksi tersebut memicu kritik dari sejumlah partai koalisi pemerintah yang menilai PDIP belum menunjukkan sikap politik yang tegas terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
PDIP dinilai berada dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kerap memberikan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, PDIP tetap melontarkan kritik dan kerap dikaitkan dengan berbagai aksi protes terhadap pemerintah.
Pengamat politik, Nurul Fatta, menilai kondisi tersebut merupakan bagian dari strategi politik yang sengaja dimainkan PDIP. Ambiguitas yang ditunjukkan PDIP bukanlah bentuk kebingungan arah politik, melainkan strategi bertahan yang diperhitungkan secara matang.
"PDIP tampaknya tengah menerapkan apa yang dalam literatur ilmu politik dikenal sebagai role differentiation atau pembagian peran di antara elite-elitenya. Sebagian tampil akomodatif terhadap pemerintah, sebagian lain memainkan peran kritis," kata Nurul Fatta kepada RMOL, Selasa, 23 Juni 2026.
Ia menjelaskan, terdapat dua tekanan struktural yang melatarbelakangi strategi tersebut. Pertama, dari sisi relasi kekuasaan.
Menurutnya, hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto masih menyisakan ruang komunikasi yang tidak ingin dirusak melalui konfrontasi terbuka.
PDIP juga menyadari posisinya sebagai kekuatan minoritas di parlemen membuat konfrontasi frontal terhadap pemerintah justru berpotensi memperlemah daya tawar politik partai tersebut.
"Di sinilah logika survival partai. Lebih baik mempertahankan akses daripada membangun oposisi yang bersih namun terisolasi," ujarnya.
Faktor kedua, lanjut Fatta, adalah kebutuhan PDIP untuk tetap bersaing dalam kontestasi elektoral. Sebagai partai politik, PDIP tetap membutuhkan narasi pembeda di hadapan publik, terutama pemilih kritis yang selama ini menjadi salah satu basis dukungannya.
"Dalam kerangka demokrasi prosedural, kritik adalah instrumen kompetisi yang paling kasat mata. Tanpa sikap kritis, PDIP kehilangan narasi pembeda di hadapan pemilih," jelasnya.
Menurut Fatta, tarik-menarik antara kepentingan menjaga hubungan dengan pemerintah dan kebutuhan mempertahankan identitas politik itulah yang melahirkan sikap yang selama ini dianggap abu-abu.
"Yang tampak sebagai abu-abu sesungguhnya lebih tepat disebut sebagai ambiguitas strategis, sebuah posisi yang sengaja dipelihara untuk menjaga fleksibilitas gerak di tengah medan politik yang belum sepenuhnya stabil pasca-Pemilu 2024," tuturnya.
Meski dinilai menguntungkan dalam jangka pendek, Fatta mengingatkan strategi tersebut tidak bisa dipertahankan tanpa batas waktu. Sebab, dalam jangka panjang publik cenderung menginginkan kejelasan sikap dari partai politik.
"Dalam jangka pendek ambiguitas mungkin menguntungkan. Namun dalam jangka panjang, pemilih cenderung menghukum partai yang tidak memiliki pendirian yang jelas. Di situlah PDIP menghadapi taruhan politik yang sesungguhnya, meskipun memiliki basis pemilih yang relatif kuat dibanding partai lainnya," pungkasnya.
