Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menerima jajaran PB IKA BEM Nusantara di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. (Foto: Setwapres)
Pengurus Besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (PB IKA BEM Nusantara) menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat distribusi MinyaKita di seluruh Indonesia guna memastikan hak masyarakat terpenuhi dan tidak dirampas oleh oknum-oknum yang bermain dalam rantai distribusi pangan nasional.
Hal itu disampaikan Sekjen IKA BEM Nusantara, Eko Saputra, usai bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Ia menyatakan bahwa persoalan distribusi MinyaKita tidak boleh dianggap sepele.
“Setiap bentuk penimbunan, pengurangan takaran, manipulasi harga, maupun praktik mafia pangan merupakan tindakan yang secara langsung menyengsarakan rakyat dan harus ditindak tegas tanpa pandang bulu,” kata Eko.
"Kami tidak akan mentolerir siapa pun yang mempermainkan kebutuhan pokok masyarakat. MinyaKita adalah program yang diperuntukkan bagi rakyat, bukan ladang keuntungan bagi mafia pangan. Jika ditemukan penyimpangan, PB IKA BEM Nusantara siap berdiri di garis depan untuk mengungkap dan melaporkannya kepada aparat penegak hukum," tambahnya menegaskan.
Pihaknya berkomitmen akan menggerakkan jaringan alumni dan kader di berbagai daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap distribusi MinyaKita.
“Temuan-temuan di lapangan akan dihimpun dan disampaikan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal program strategis nasional,” jelas Eko.
"Jangan ada pihak yang mencoba bermain-main dengan kebutuhan rakyat. Siapa pun yang terbukti menimbun, mengurangi takaran, atau menjual di atas ketentuan harus diproses secara hukum. Negara tidak boleh kalah oleh mafia pangan," lanjutnya.
PB IKA BEM Nusantara juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MinyaKita serta memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
"Kami mengingatkan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar rakyat. Ketika ada pihak yang memperkaya diri dengan mengorbankan masyarakat kecil, maka itu bukan sekadar pelanggaran ekonomi, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat,” imbuh Eko.
“PB IKA BEM Nusantara siap menjadi mitra kritis pemerintah dalam memastikan distribusi MinyaKita berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik mafia. Hidup rakyat! Lawan mafia pangan,” tandasnya.
