Komunikasi Humas Pemerintah Harus Dibenahi Demi Persatuan Nasional

Arus komunikasi dari pemerintah ke masyarakat harus dibenahi untuk mengakhiri polarisasi politik yang berbarengan dengan perpecahan sosial belakangan ini.

Pandangan itu disampaikan oleh pengamat politik, Boni Hargens saat jadi pembicara dalam dialog “Persatuan Nasional” yang digelar Indonesia Millennials Center (IMC) di Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026.

"Komunikasi dari kelompok Public Relation (PR) pemerintah juga harus diperbaiki supaya ada keselarasan antara kehendak rakyat dan niat baik pemerintah,” kata Boni.

Dengan mendengar suara rakyat, tentu akan berdampak pada persatuan nasional di masyarakat.

“Maka kita harus secara sadar untuk selalu memilih untuk bersatu sebagai sebuah Indonesia. Nah, di sinilah dasar untuk kita meyakini bahwa Indonesia akan selama-lamanya,” jelasnya.

Secara spesifik, Boni turut menyinggung penindakan di kasus korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Boni menilai, pemerintah harus berani menindak oknum yang diduga menyalahgunakan program tersebut.

“Sebetulnya kan niat pemerintah itu sangat baik di dalam banyak program, seperti MBG dan sebagainya. Tetapi ada pelaksanaan yang menurut masyarakat itu bermasalah, lalu mereka menyampaikan protes. Dan langkah pemerintah sudah luar biasa melakukan penegakan hukum, menangkap beberapa oknum yang memang terlibat di dalam penyalahgunaan program MBG ini dan kita apresiasi itu,” ungkap dia.

Sementara itu, Direktur Indonesia Millennial Center (IMC), Yerikho Menurung menegaskan bahwa suara masyarakat melalui berbagai elemen akan jadi hal penting demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kita harus mengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat untuk persatuan nasional. Karena kita anggap untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar itu, butuh yang namanya persatuan nasional,” jelas Yerikho.