Pengamat politik Nurul Fatta. (Foto: Dok Pribadi)
Kritik yang dilontarkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, hingga Partai Demokrat terhadap sikap politik PDIP dinilai bukan semata-mata ditujukan untuk mengubah posisi partai berlambang banteng tersebut.
Sorotan terhadap PDIP bermula dari kemunculan salah satu kadernya, Andi Budiman, dalam gelombang demonstrasi mahasiswa yang belakangan terjadi.
Situasi itu memicu kritik dari sejumlah partai pendukung pemerintah yang menilai PDIP belum menunjukkan posisi politik yang tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
PKB dan Golkar bahkan menyebut sikap PDIP cenderung ambigu karena di satu sisi kerap memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, namun di sisi lain tetap melontarkan kritik dan dikaitkan dengan berbagai aksi protes terhadap pemerintah.
Pengamat politik Nurul Fatta menilai kritik yang disampaikan elite PKB, khususnya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, maupun Golkar memiliki dimensi politik yang lebih luas.
Menurutnya, apa yang dilakukan Andi Budiman dengan ikut turun ke jalan bersama mahasiswa sejatinya tidak memberikan dampak langsung terhadap kepentingan politik PKB maupun Golkar.
"Kritik yang dilontarkan elite PKB maupun Golkar tidak semata-mata ditujukan untuk mengubah perilaku PDIP. Sebab secara objektif, apa yang dilakukan Andi Budiman dengan ikut turun ke jalan sama sekali tidak merugikan kepentingan kedua partai tersebut," kata Nurul Fatta.
Ia menilai pernyataan partai-partai koalisi tersebut lebih tepat dibaca sebagai pesan politik ke dalam koalisi pemerintahan, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Pernyataan partai-partai koalisi semacam itu bisa kita lihat sebagai sinyal ke dalam atau inward signaling kepada presiden, tidak hanya tekanan keluar kepada PDIP," ujarnya.
Nurul Fatta juga menyoroti posisi PKB yang menurutnya tidak selalu konsisten dalam menentukan sikap politik. Selain itu, PKB bukan merupakan partai pengusung utama Presiden Prabowo pada Pilpres 2024.
"PKB ini kan tidak juga selalu konsisten dalam penentuan posisi politik, dan juga bukan partai koalisi pengusung presiden, artinya tidak berhak memberikan komentar demikian," katanya.
Lebih lanjut, ia melihat kritik terhadap PDIP merupakan bagian dari strategi diferensiasi politik di dalam koalisi pemerintahan. Melalui cara tersebut, partai-partai koalisi berupaya menunjukkan loyalitas dan kedekatan mereka dengan pemerintah.
"Ini adalah strategi diferensiasi koalisi, membangun citra kesetiaan dengan cara mengontraskan diri terhadap pihak yang dinilai berlawanan dengan pemerintah," jelasnya.
Menurut Nurul Fatta, langkah tersebut menunjukkan adanya upaya partai-partai koalisi untuk memperkuat posisi dan legitimasi mereka di dalam lingkaran kekuasaan.
"Artinya mereka tengah berupaya memperkuat legitimasinya di dalam lingkaran koalisi pemerintah," pungkasnya.
