Ketua Umum PKB Muhaimim Iskandar alias Cak Imin. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespons pernyataan PDI Perjuangan (PDIP) yang menegaskan posisinya berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang.
Meski begitu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memilih tidak memberikan komentar saat ditanya mengenai sikap tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026.
Cak Imin hanya tersenyum dan tertawa ketika dimintai tanggapannya. Ia kemudian meninggalkan wartawan tanpa memberikan pernyataan.
Respons lebih lanjut disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Menurutnya, polemik mengenai istilah oposisi maupun partai penyeimbang tidak perlu diperpanjang. Yang lebih penting, kata dia, seluruh kekuatan politik menjaga soliditas untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Yang penting kita jaga kebersamaan, kekompakan, di manapun posisinya. Kita tidak sedang berpolemik atau mendiskreditkan partai lain. Presiden Prabowo dan pemerintah sedang berjuang keras mewujudkan visi dan misinya," kata Jazilul.
Jazilul mengatakan, sistem politik Indonesia tidak mengenal istilah oposisi dalam konstitusi. Begitu pula dengan istilah partai penyeimbang yang menurutnya juga tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
"Yang jelas di dalam praktik politik kita juga tidak dikenal oposisi. Itu enggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, enggak dikenal di sistem kita," kata Jazilul.
Ia menilai seluruh partai politik sebaiknya mengedepankan persatuan agar program-program pemerintah dapat berjalan optimal.
"Yang harus sempurna hari ini adalah soliditas dan persatuan. Karena publik menginginkan apa yang menjadi janji dan program pemerintah bisa terwujud," katanya.
Pernyataan PKB itu merespons penegasan Ketua DPP PDIP Said Abdullah bahwa partainya tetap berada di luar pemerintahan sebagai partai penyeimbang. Menurut Said, keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP dan bukan sikap abu-abu.
PDIP, kata Said, akan tetap mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.
"Sikap ini bukan sikap abu-abu," kata Said.
