Berita

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Kemenko Infrastruktir Dapat Pagu Indikatif Rp276 Miliar

AHY Prioritaskan Ketahanan Pangan hingga Pertumbuhan Ekonomi

SENIN, 22 JUNI 2026 | 13:04 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan memfokuskan penggunaan pagu indikatif tahun anggaran 2027 untuk memperkuat pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung bagi masyarakat. 

Infrastruktur tersebut diharapkan mampu mendukung agenda prioritas nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pagu indikatif sebesar Rp276 miliar akan digunakan untuk mendukung koordinasi lintas kementerian, pengawasan, serta memastikan pembangunan berjalan sesuai target.


"Diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional, apakah terkait dengan ketahanan pangan, energi, air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah," kata AHY di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. 

Menurut AHY, pembangunan tahun depan akan diprioritaskan pada infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat, termasuk sektor perumahan dan konektivitas.

"Kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya," kata AHY.

Ia berharap pagu indikatif sebesar Rp276 miliar dapat mendukung kebutuhan operasional kementerian sekaligus memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan.

"Pagu sebesar Rp276 miliar yang telah kami ketahui itu mudah-mudahan dapat membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan," tutup AHY.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya