Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Zulhas Akui Program MBG Masih Banyak Masalah

SENIN, 22 JUNI 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan sehingga pemerintah memutuskan memfokuskan pembenahan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak untuk sementara dihentikan agar perbaikan tata kelola dapat diprioritaskan, termasuk mencegah kembali terjadinya kasus keracunan pada siswa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera dibenahi.


"Masalah di BGN ini banyak sekali. Jadi sekarang internalnya dibenahi dulu. Kegiatan-kegiatan baru yang tidak mendesak dihentikan sementara. Fokus pada yang memang prioritas," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. 

Menurut Zulhas, pembenahan dilakukan dengan mengevaluasi sasaran program, memperbaiki tata kelola, hingga mengaudit dapur-dapur penyedia makanan bergizi.

"Kalau ada sekolah yang sudah bagus dan tidak perlu intervensi, ya tidak usah. Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur-dapur juga diaudit," ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi program tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran, melainkan untuk memastikan keamanan penerima manfaat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

"Walaupun ini bukan soal angka, satu pun anak kita tidak boleh mengalami keracunan lagi. Kalau semuanya sudah diperbaiki, nanti baru dirapatkan lebih lanjut," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan saat Zulhas menjawab pertanyaan mengenai penambahan sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai penambahan SPPG tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal BGN sebelum melanjutkan kebijakan-kebijakan baru dalam pelaksanaan Program MBG.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya