Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Zulhas Akui Program MBG Masih Banyak Masalah

SENIN, 22 JUNI 2026 | 12:33 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi berbagai persoalan sehingga pemerintah memutuskan memfokuskan pembenahan di internal Badan Gizi Nasional (BGN). 

Sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak untuk sementara dihentikan agar perbaikan tata kelola dapat diprioritaskan, termasuk mencegah kembali terjadinya kasus keracunan pada siswa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui masih banyak persoalan dalam pelaksanaan program MBG yang harus segera dibenahi.


"Masalah di BGN ini banyak sekali. Jadi sekarang internalnya dibenahi dulu. Kegiatan-kegiatan baru yang tidak mendesak dihentikan sementara. Fokus pada yang memang prioritas," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026. 

Menurut Zulhas, pembenahan dilakukan dengan mengevaluasi sasaran program, memperbaiki tata kelola, hingga mengaudit dapur-dapur penyedia makanan bergizi.

"Kalau ada sekolah yang sudah bagus dan tidak perlu intervensi, ya tidak usah. Kemudian tata kelolanya juga diperbaiki. Dapur-dapur juga diaudit," ujarnya.

Ia menegaskan, evaluasi program tidak semata-mata berkaitan dengan anggaran, melainkan untuk memastikan keamanan penerima manfaat. Pemerintah, kata dia, tidak ingin ada lagi kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG.

"Walaupun ini bukan soal angka, satu pun anak kita tidak boleh mengalami keracunan lagi. Kalau semuanya sudah diperbaiki, nanti baru dirapatkan lebih lanjut," ucapnya.

Pernyataan itu disampaikan saat Zulhas menjawab pertanyaan mengenai penambahan sekitar 6.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia belum menjelaskan lebih jauh mengenai penambahan SPPG tersebut. Menurutnya, pemerintah saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal BGN sebelum melanjutkan kebijakan-kebijakan baru dalam pelaksanaan Program MBG.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya