Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PAN Ogah Tanggapi Polemik Posisi Politik PDIP

SENIN, 22 JUNI 2026 | 11:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan belum mendapat tanggapan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Saat dimintai pandangan mengenai polemik tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026, Zulhas memilih tidak memberikan komentar.

Ia hanya tertawa kecil ketika dicecar pertanyaan wartawan mengenai anggapan bahwa posisi politik PDIP berada di wilayah "abu-abu".


"Saya kira itu dulu ya, terima kasih," kata Zulhas.

Ketika kembali didesak untuk memberikan tanggapan, Zulhas mengakhiri sesi wawancara dengan singkat.

Sebelumnya, posisi politik PDIP kembali menjadi sorotan setelah partai berlambang banteng itu menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, sikap tersebut merupakan keputusan partai dan bukan berarti PDIP mengambil posisi politik yang tidak jelas.

"Sikap ini bukan sikap abu-abu," ujar Said.

Menurut Said, sistem politik Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat sehingga posisi di luar pemerintahan tidak selalu identik dengan oposisi. Ia menyebut PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Partai Golkar menghormati pilihan politik PDIP, tetapi mempertanyakan bagaimana peran penyeimbang itu dijalankan dalam praktik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai publik pada akhirnya yang akan menilai konsistensi sikap politik PDIP.


Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya