Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

PAN Ogah Tanggapi Polemik Posisi Politik PDIP

SENIN, 22 JUNI 2026 | 11:58 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Perdebatan mengenai posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan belum mendapat tanggapan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Saat dimintai pandangan mengenai polemik tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 22 Juni 2026, Zulhas memilih tidak memberikan komentar.

Ia hanya tertawa kecil ketika dicecar pertanyaan wartawan mengenai anggapan bahwa posisi politik PDIP berada di wilayah "abu-abu".


"Saya kira itu dulu ya, terima kasih," kata Zulhas.

Ketika kembali didesak untuk memberikan tanggapan, Zulhas mengakhiri sesi wawancara dengan singkat.

Sebelumnya, posisi politik PDIP kembali menjadi sorotan setelah partai berlambang banteng itu menyebut diri sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, sikap tersebut merupakan keputusan partai dan bukan berarti PDIP mengambil posisi politik yang tidak jelas.

"Sikap ini bukan sikap abu-abu," ujar Said.

Menurut Said, sistem politik Indonesia berbeda dengan negara-negara Barat sehingga posisi di luar pemerintahan tidak selalu identik dengan oposisi. Ia menyebut PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap memberikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, Partai Golkar menghormati pilihan politik PDIP, tetapi mempertanyakan bagaimana peran penyeimbang itu dijalankan dalam praktik. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji menilai publik pada akhirnya yang akan menilai konsistensi sikap politik PDIP.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya