Rapat Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah, Senin, 22 Juni 2026. (TVR Parlemen)
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dengan total mencapai Rp3,1 triliun.
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat kerja Banggar DPR bersama para Menteri Koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta persetujuan seluruh fraksi setelah membacakan besaran pagu masing-masing kementerian koordinator.
"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" tanya Said.
Seluruh peserta rapat dari delapan fraksi di DPR RI langsung menyatakan setuju.
Said kemudian kembali memastikan persetujuan tersebut dengan nada santai sebelum melanjutkan agenda rapat.
"Bener setuju? Setuju semua? Kiri? Berarti bubar? Tinggal kami berterima kasih Pimpinan. Tapi kami perlu closing statement dari para Menko lah," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Adapun pagu anggaran yang disetujui meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.
Rapat kerja tersebut dihadiri seluruh menteri koordinator beserta jajarannya, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
