Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Jazilul Fawaid. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)
Permintaan DPP PKB agar PDIP bersikap tegas dalam menentukan posisi politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sebagai kritik terhadap peran partai berlambang banteng tersebut yang selama ini mengusung politik penyeimbang.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan, PDIP saat ini menempatkan diri sebagai partai yang tidak berada dalam lingkar kekuasaan, namun tetap mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan rakyat.
"PDIP hari ini kan menjadi partai penyimbang artinya tidak menjadi bagian dari kekuasaan tapi pada saat bersamaan kalau ada kebijakan politik pemerintah yang dinilai memiliki korelasi positif dengan perjuangan rakyat, kesejahteraan rakyat, keadilan juga tercipta di akar rumput, maka PDIP akan memberikan dukungan secara total," kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 21 Juni 2026.
Sebaliknya, lanjut Adi, partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga tidak segan melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP tidak bersikap abu-abu dalam berpolitik. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi mahasiswa belakangan ini, menyusul kemunculan politikus PDIP Andi Widjajanto di tengah massa aksi.
Menurut Adi, kritik yang dilontarkan PKB pada dasarnya meminta PDIP menentukan sikap secara lebih tegas, apakah ingin menjadi bagian dari pemerintah atau berada di luar pemerintahan sebagai oposisi.
"Pesan yang ingin disampaikan PKB kurang lebih, kalau ingin menjadi bagian dari pemerintah maka dukung seluruh kebijakan pemerintah, seperti program Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan lain-lain. Kalau memilih menjadi oposisi, ya konsisten berada di luar pemerintah," jelasnya.
Namun demikian, Adi mempertanyakan dasar yang melatarbelakangi pernyataan Jazilul Fawaid tersebut. Menurutnya, pernyataan politik semacam itu tidak lahir begitu saja tanpa konteks yang lebih besar.
"Satu pertanyaan mendasar, atas dasar apa sebenarnya Jazilul Fawaid berbicara soal PDIP jangan abu-abu? Jangan-jangan ada kekuatan besar, ada sesuatu yang sebenarnya meminta kepada mungkin PKB untuk menyampaikan bahwa sikap PDP di tengah situasi dan kondisi politik saat ini ayolah memilih," katanya.
Meski demikian, Adi menegaskan dinamika semacam itu merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
Ia lantas mengulas PKB dan PDIP memiliki sejarah politik yang cukup panjang. Kedua partai sama-sama lahir dari semangat reformasi dan pernah menjalin hubungan politik yang sangat dekat, terutama selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tapi setelah 2024, PKB dan PDP per hari ini kita saksikan ada konfrontasi dan ketegangan politik yang satu sama lain seakan-akan saling berhadapan," pungkas Adi.
