Berita

Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Setpres)

Politik

Amir Hamzah:

Prabowo Komitmen Hadirkan Keadilan Sosial

JUMAT, 19 JUNI 2026 | 04:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Presiden Prabowo Subianto dinilai menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 melalui berbagai kebijakan yang berorientasi pada keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah mengatakan, berbagai langkah yang ditempuh pemerintah saat ini mencerminkan upaya mengembalikan arah pembangunan nasional sesuai dengan semangat UUD 1945, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam, penguatan peran negara dalam sektor strategis, serta pengembangan ekonomi berbasis koperasi.

“Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu, kebijakan yang mendorong penguatan koperasi dan ekonomi rakyat merupakan implementasi nyata dari amanat konstitusi,” kata Amir, dikutip Jumat 19 Juni 2026.


Amir menjelaskan, saat ini berkembang dinamika di tengah masyarakat, yakni munculnya tuntutan dari sejumlah aktivis, kalangan purnawirawan TNI, dan intelektual yang menginginkan kembali ke UUD 1945 sebagaimana semangat awal yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945.

Dalam pandangannya, Presiden Prabowo berupaya menerjemahkan kembali ke UUD 45 ke dalam kebijakan konkret yang bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh yang disoroti Amir adalah pembentukan program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Negara mendorong masyarakat membangun koperasi sebagai wadah ekonomi bersama," kata Amir.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya