Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Bos PT Infinity International mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agenda pemeriksaan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dijadwalkan ulang.
Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan tim penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur PT Infinity International, Ali Susanto di Gedung Merah Putih KPK.
"Ini konfirmasi tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Masih ada kegiatan lain, sehingga belum bisa memenuhi panggilan hari ini," kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 18 Juni 2026.
Untuk itu, kata dia, tim penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap bos Infinity International tersebut.
"Karena memang penyidik membutuhkan juga informasi dan keterangan dari pihak swasta ini untuk melihat bagaimana proses dan mekanisme di lapangan terkait dengan importasi barang," pungkas Budi.
Dalam perkara ini, pada Kamis, 26 Februari 2026, KPK menetapkan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC, Budiman Bayu Prasojo, sebagai tersangka baru. Pada hari yang sama, Bayu langsung ditangkap di kantor pusat DJBC dan resmi ditahan di Rutan KPK pada Jumat, 27 Februari 2026.
Bayu diduga memerintahkan anak buahnya, Salisa Asmoaji untuk membersihkan safe house di Jakarta Pusat. Namun penyidik menemukan safe house lain di Ciputat, Tangerang Selatan, dan mengamankan uang tunai Rp5,19 miliar dalam berbagai mata uang yang disimpan di lima koper. Uang tersebut diduga berasal dari suap terkait kepabeanan dan cukai.
Kasus ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 4 Februari 2026. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 6 tersangka, yakni Rizal selaku Direktur P2 DJBC periode 2024-Januari 2026, Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen P2 DJBC, Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen DJBC, serta tiga pihak swasta yakni John Field selaku pemilik Blueray, Andri selaku Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray, dan Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional Blueray.
KPK juga menyita barang bukti senilai Rp40,5 miliar, antara lain uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing, logam mulia lebih dari 5 kilogram, serta satu jam tangan mewah.
Dalam konstruksi perkara, pada Oktober 2025 diduga terjadi permufakatan antara oknum DJBC dan pihak Blueray untuk mengatur jalur impor barang. Pengaturan parameter pemeriksaan membuat barang impor Blueray diduga lolos tanpa pemeriksaan fisik, sehingga barang palsu, KW, hingga ilegal bisa masuk ke Indonesia.
Sebagai imbalannya, pihak Blueray diduga rutin menyerahkan uang kepada oknum DJBC sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 sebagai “jatah” bulanan.
