SERUAN mengenai Reformasi Jilid 2 kembali menggema dalam berbagai demonstrasi yang berlangsung di sejumlah kota dalam beberapa hari terakhir. Mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, dan berbagai elemen warga turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan hidup, tata kelola anggaran negara, hingga menguatnya peran militer dalam urusan sipil.
Di media sosial, istilah Reformasi Jilid 2 bahkan menjadi salah satu slogan yang paling sering digunakan untuk menggambarkan situasi politik saat ini.
Namun pertanyaannya adalah: apakah Indonesia benar-benar sedang menuju sebuah momentum politik seperti tahun 1998?
Jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan.
Di satu sisi, kemarahan publik memang nyata. Kritik terhadap pemerintah tidak lagi datang dari kelompok oposisi politik semata, tetapi juga dari kalangan mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, hingga sebagian kelompok kelas menengah yang selama ini relatif moderat.
Namun di sisi lain, kemarahan publik belum tentu identik dengan krisis kekuasaan.
Kesalahan yang sering muncul dalam membaca situasi politik Indonesia adalah menganggap bahwa setiap demonstrasi besar otomatis mengarah pada jatuhnya pemerintahan. Padahal sejarah menunjukkan bahwa pergantian rezim tidak hanya ditentukan oleh besarnya tekanan dari jalanan, tetapi juga oleh kondisi internal kekuasaan itu sendiri.
Pada tahun 1998, demonstrasi mahasiswa hanyalah salah satu bagian dari krisis yang jauh lebih besar. Yang membuat Soeharto akhirnya kehilangan kekuasaan bukan hanya karena mahasiswa menduduki gedung DPR, melainkan karena terjadi keruntuhan ekonomi, hilangnya legitimasi politik, dan yang paling penting, pecahnya dukungan elite terhadap rezim.
Hari ini kondisi tersebut belum terlihat.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih ditopang oleh koalisi yang sangat besar. Sebagian besar kekuatan politik nasional berada di dalam lingkar kekuasaan. Tidak terdapat oposisi parlementer yang cukup kuat untuk menjadi pusat konsolidasi alternatif. Bahkan banyak tokoh yang sebelumnya berada di luar pemerintahan kini justru menjadi bagian dari sistem politik yang ada.
Artinya, jika menggunakan ukuran politik yang sama dengan 1998, maka syarat utama bagi terjadinya perubahan rezim belum terpenuhi.
Yang sedang terjadi saat ini lebih tepat dibaca sebagai akumulasi kegelisahan sosial daripada krisis kekuasaan.
Persoalan lain adalah karakter gerakan itu sendiri.
Gerakan Reformasi 1998 memiliki tujuan yang relatif jelas: mengakhiri Orde Baru. Musuh politiknya konkret dan tuntutannya terpusat.
Sebaliknya, demonstrasi saat ini membawa banyak isu sekaligus. Ada yang menyoroti persoalan ekonomi, korupsi, pelemahan demokrasi, kebebasan sipil, lingkungan hidup, pendidikan, hingga militerisasi ruang sipil.
Keragaman ini menunjukkan luasnya sumber ketidakpuasan publik. Namun pada saat yang sama juga menunjukkan belum adanya agenda politik tunggal yang mampu menyatukan seluruh energi protes menjadi satu gerakan nasional yang terkonsolidasi.
Dalam konteks inilah istilah Reformasi Jilid 2 perlu dibaca secara lebih hati-hati.
Ia lebih merupakan ekspresi kegelisahan politik daripada agenda perubahan rezim yang konkret. Yang juga perlu diwaspadai adalah kemungkinan bergesernya fokus gerakan dari demokrasi menuju keamanan.
Setiap kali terjadi demonstrasi besar, selalu terdapat risiko bahwa eskalasi konflik akan mengubah perhatian publik. Ketika aksi berlangsung damai, yang menjadi perhatian adalah tuntutan politik dan substansi kritik yang disampaikan. Namun ketika kerusuhan mulai mendominasi pemberitaan, perhatian masyarakat sering bergeser pada kebutuhan menjaga stabilitas.
Dalam banyak pengalaman politik di berbagai negara, situasi semacam itu justru sering dimanfaatkan untuk memperluas legitimasi pendekatan keamanan.
Ironisnya, gerakan yang awalnya bertujuan memperkuat demokrasi dapat berakhir menghasilkan ruang yang lebih besar bagi pendekatan represif apabila kehilangan disiplin politik dan legitimasi publik.
Karena itu, tantangan terbesar bagi kelompok-kelompok yang mengusung semangat Reformasi saat ini bukanlah bagaimana menciptakan kemarahan yang lebih besar, melainkan bagaimana mengubah kemarahan tersebut menjadi agenda politik yang jelas, terukur, dan memperoleh dukungan masyarakat luas.
Pada akhirnya, Reformasi Jilid 2 mungkin tidak akan hadir dalam bentuk yang sama seperti 1998. Indonesia hari ini bukan Indonesia yang hidup di bawah Orde Baru. Struktur politiknya berbeda, aktornya berbeda, dan medan pertarungannya juga berbeda.
Namun bukan berarti kegelisahan yang muncul saat ini tidak penting.
Justru sebaliknya. Seruan Reformasi Jilid 2 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih melihat adanya pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan sejak 1998: memperkuat supremasi sipil, menjaga akuntabilitas kekuasaan, dan memastikan demokrasi tidak hanya hidup dalam prosedur, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.
Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukanlah apakah Reformasi Jilid 2 akan menjatuhkan pemerintahan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kegelisahan publik yang muncul hari ini mampu dipaksa menjadi energi politik yang mendorong perbaikan demokrasi sebelum ketidakpuasan itu berubah menjadi krisis yang lebih besar di kemudian hari.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation
