Ilustrasi. (Foto: Humas BGN)
BISA jadi MBG belum benar benar sepi dari sorotan. Disamping Kepala baru terus mencoba menata dan mengevaluasi program makan bergizi yang selama ini berjalan, pencokokan tersangka yang menyertai ketiga actor penting pun terus berlanjut. Boleh jadi hal demikian akibat salah langkah kepala dan wakil sebelumnya secara berjamaah. Cuci tangan pun gencar dilakukan oleh sejumlah pihak yang diungkap tersangka mantan wakil BGN.
Jika pernyataan presiden tentang kebaikan organisasi berkaitan dengan kompetensi serta kejujuran para pengelolanya, inkompetensi bisa berujung kerusakan. Agamawan pun telah lama menyampaikan untuk menyerahkan suatu pekerjaan kepada ahlinya. Boleh jadi pernyataan presiden menjadi sulit direalisasikan ketika saling sandera terjadi. Dimulai dari perebutan kekuasaan melalui Pemilu, sampaikan akhirnya bagi-bagi kekuasaan tatkala kemenangan telah diperoleh.
Sebagai andalan untuk memberikan makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional (BGN) pun berperan penting dalam mengelola MBG. Bila tujuannya untuk memberikan kecukupan gizi bagi rakyat, maka orientasinya pastilah orang miskin. Bila BPS mengakui sekitar 8,25 persen penduduk miskin awal tahun 2026, maka tercatat sekitar 23,36 juta jiwa. Namun, MBG terus memacu memberikan makan bergizi sampai 82,9 juta orang termasuk santri dan ibu hamil.
Bila dicermati data diatas kemudian dikaitkan dengan tujuannya, maka pemberian kepada 82,9 juta berarti seakan pengakuan bahwa sebenarnya orang miskin berjumlah seperti itu, tidak di angka 23,36 juta. Namun bila ada penyangkalan, maka orientasi pengelolanya pastilah bisnis. Semakin banyak yang dilayani, semakin besar untungnya. Tentulah hal diatas berbeda dengan tujuan yang dikehendaki presiden seperti dalam sejumlah pernyataannya.
Integritas
Aspek bisnis pun menyeruak tatkala sejumlah pihak yang telah mengeluarkan modal sampai ratusan miliar, ternyata di PHP-kan oleh sejumlah oknum. Keributan pun terus berkembang yang membuat gerah sejumlah pihak. Tidak heran jika evaluasi terus dilakukan oleh Naniek S. Deyang. Setidaknya, pengembalian ke tujuan awal menjadi penting agar tidak berbalutkan bisnis. Bisa jadi efisiensi pun perlu terus dikalkulasi agar penerima manfaat dapat menikmatinya secara maksimal. Bila susah, mungkin saran dananya yang dibagikan ke keluarga miskin perlu menjadi pertimbangan juga.
Tuntutan stop MBG, agaknya berangkat dari orientasi bisnis para aktornya. Bisa saja aktivitas tersebut dihentikan setelah dilakukan evaluasi. Dalam sejumlah diskusi dengan media, penulis pun meminta dievaluasi sejak dini. Dananya dapat dialihkan untuk menopang pendidikan, kesehatan serta penyediaan lapangan kerja. Bisa jadi dalam situasi ekonomi yang anjlok, hal seperti itu lebih penting dari sekedar memberikan makan gratis dengan balutan bisnis segelintir orang.
Dalam konteks pelayanan public, setiap program yang pemerintah susun, pastilah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada rakyatnya tanpa ditunggangi bisnis aktornya. Karena itu, integritas public menjadi penting dari pengelolanya seperti Sutor (1991) tuliskan. Dengan integritas tersebut, akuntabilitas bisa dilakukan sehingga transparansi dan netralitas dapat dijalankan secara clean and clear. Dengan demikian, tujuan yang dikehendaki tidak dikhianati. Pengkhianatan terhadap tujuan berkaitan dengan ketersediaan integritas dalam diri pengelolanya.
Bila integritas tidak tersedia, pertahanan etika dan moral pun bisa sangat lemah. Tidak heran bila Keban (2008) menempatkan etika dan moral sebagai dimensi strategis. Melemahnya kepercayaan publik bisa dipicu oleh aspek-aspek tersebut. Pengelola MBG tampaknya perlu dibersihkan dari noda buruk tersebut. Munculnya penguasaan puluhan SPPG menunjukkan monopolistik usaha MBG sehingga semangatnya bukan pada pelayanan publik.
Boleh jadi moral dan etikanya akan terabaikan karena dalam pikirannya akan berusaha mengembalikan modal serta menumpuk keuntungan. Oleh sebab itu evaluasi terhadap pengelola SPPG juga menjadi penting agar para pihak yang merugikan program tersebut terus diminimalisir. Bisa saja resistensi muncul dari para pihak tersebut sehingga bisa berlindung di balik kemampuannya menyediakan lapangan kerja atau yang lainnya. Hal seperti itu tampaknya hanya ingin berlindung dari pihak yang direkrutnya untuk melakukan perlawanan demi kepentingan mereka, bukan untuk rakyat.
Potret di atas menjadi menarik karena para pihak yang diuntungkan dalam program MBG akan saling bertahan di zona nyaman. Hal itu pun menjadi tantangan bagi kepala dan rengrengan BGN yang baru. Banyak pihak bisa dilibatkan dalam mengevaluasinya, termasuk murid, santri dan ibu hamil yang dikenai sasaran. Belum lagi para tokoh masyarakat serta akademisi yang concern dalam urusan tersebut. Dengan pelibatan para pihak tersebut, keobyektifan bisa diperoleh. Tinggal keberanian mengungkap hasilnya secara jernih dan kemampuan mengubah program tersebut sesuai dengan hasil evaluasi.
Bila semua upaya diatas tidak dapat dilakukan secara jernih dan courage, maka MBG akan masih bikin gerah bagi banyak orang dan siap melempar kesalahan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dampaknya, energi akan menjadi habis tanpa hasil yang memuaskan rakyat. Semoga ada kesadaran dari semua pihak untuk memikul tanggung jawab sosial bagi rakyat dan masa depan negeri.
Asep Sumaryana
Dosen pada Departemen Administrasi Publik FISIP-Unpad
