Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL)

Politik

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

SELASA, 16 JUNI 2026 | 02:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sentinel Energy Indonesia (SEI) merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman dan gangguan listrik yang terjadi hanya bersifat teknis operasional.

Koordinator Sentinel Energy Indonesia (SEI) Jefferson menilai, pernyataan Bahlil tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Terutama tekanan serius pada rantai pasok batubara di sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), yang ditandai dengan penurunan Hari Operasi Pembangkit (HOP) di sejumlah PLTU hingga mendekati batas minimum operasional.

Menurut Jefferson, penurunan HOP tersebut bukan lagi sekadar indikator teknis, melainkan sinyal nyata bahwa stok batubara di sejumlah pembangkit berada dalam kondisi tertekan akibat tersendatnya pasokan dari hulu hingga logistik distribusi.


SEI menegaskan bahwa akar persoalan utama berada pada perubahan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara nasional di bawah kewenangan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

"Terutama perubahan skema produksi dan ketidakpastian persetujuan yang berjalan di sektor hulu," kata Jefferson, dikutip Selasa 16 Juni 2026.

Dalam skema sebelumnya, produksi batubara nasional berada pada jalur perencanaan jangka menengah yang relatif stabil di kisaran 900 juta ton per tahun. Namun kemudian ditekan menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026 dengan alasan penyesuaian pasar global, yang menurut SEI tidak diiringi kesiapan implementasi di lapangan.

Jefferson mengungkapkan, perubahan drastis tersebut telah menciptakan ketidakpastian luas di sektor hulu, mulai dari perencanaan produksi, investasi alat berat, hingga kontrak jangka panjang dengan pembangkit, sehingga mengganggu kesinambungan pasokan ke PLTU.

Keterlambatan dan ketidakpastian persetujuan RKAB yang baru terealisasi sekitar 580 juta ton pada awal tahun berjalan disebut SEI telah secara langsung menyebabkan tersendatnya aliran batubara ke PLTU, dan menurunkan level HOP di berbagai titik strategis sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya