Berita

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: RMOL)

Politik

SEI Bongkar Dampak Kebijakan Batu Bara Bahlil: Pasokan Tersendat, Listrik Alami Gangguan!

SELASA, 16 JUNI 2026 | 02:37 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Sentinel Energy Indonesia (SEI) merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional masih dalam kondisi aman dan gangguan listrik yang terjadi hanya bersifat teknis operasional.

Koordinator Sentinel Energy Indonesia (SEI) Jefferson menilai, pernyataan Bahlil tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Terutama tekanan serius pada rantai pasok batubara di sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), yang ditandai dengan penurunan Hari Operasi Pembangkit (HOP) di sejumlah PLTU hingga mendekati batas minimum operasional.

Menurut Jefferson, penurunan HOP tersebut bukan lagi sekadar indikator teknis, melainkan sinyal nyata bahwa stok batubara di sejumlah pembangkit berada dalam kondisi tertekan akibat tersendatnya pasokan dari hulu hingga logistik distribusi.


SEI menegaskan bahwa akar persoalan utama berada pada perubahan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara nasional di bawah kewenangan Kementerian ESDM yang dipimpin Bahlil Lahadalia.

"Terutama perubahan skema produksi dan ketidakpastian persetujuan yang berjalan di sektor hulu," kata Jefferson, dikutip Selasa 16 Juni 2026.

Dalam skema sebelumnya, produksi batubara nasional berada pada jalur perencanaan jangka menengah yang relatif stabil di kisaran 900 juta ton per tahun. Namun kemudian ditekan menjadi sekitar 600 juta ton pada 2026 dengan alasan penyesuaian pasar global, yang menurut SEI tidak diiringi kesiapan implementasi di lapangan.

Jefferson mengungkapkan, perubahan drastis tersebut telah menciptakan ketidakpastian luas di sektor hulu, mulai dari perencanaan produksi, investasi alat berat, hingga kontrak jangka panjang dengan pembangkit, sehingga mengganggu kesinambungan pasokan ke PLTU.

Keterlambatan dan ketidakpastian persetujuan RKAB yang baru terealisasi sekitar 580 juta ton pada awal tahun berjalan disebut SEI telah secara langsung menyebabkan tersendatnya aliran batubara ke PLTU, dan menurunkan level HOP di berbagai titik strategis sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cek Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

Selasa, 22 September 2026 | 02:21

DPRD DKI Apresiasi Kebijakan Penutupan TPS Ilegal

Selasa, 22 September 2026 | 02:01

Indonesia Rebut 7 Medali di Aichi-Nagoya

Selasa, 22 September 2026 | 01:42

Ditjen AHU Perkuat Pengawasan Korporasi

Selasa, 22 September 2026 | 01:23

Wamendagri Ribka Haluk Berduka Tiga ASN Jadi Korban KKB

Selasa, 22 September 2026 | 01:01

Hasil Audit BPK Ditunggu dalam Kasus Toba Pulp Lestari

Selasa, 22 September 2026 | 00:37

Tiga Bulan Nganggur, Karyawan De Club Arjuna Geruduk Balai Kota

Selasa, 22 September 2026 | 00:26

Kejagung Periksa Dirut PT Migas Kota Bekasi terkait Dugaan Korupsi KSO

Selasa, 22 September 2026 | 00:01

80 Negara Siap Hadapi Wajib Sertifikasi Halal

Senin, 21 September 2026 | 23:47

KPK Harus Periksa Nusron Wahid demi Kepastian Hukum

Senin, 21 September 2026 | 23:31

Selengkapnya