PERSIS tengah hari. Matahari Semarang sedang garang-garangnya, seperti mandor proyek yang kehilangan kopi pagi. Di Jalan Cilosari Dalam, Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, sebuah mobil Datsun putih berhenti tepat di rel kereta api tanpa palang pintu.
Tidak ada bunyi sirene dramatis. Tidak ada palang turun perlahan seperti adegan film Korea. Tidak ada petugas meniup peluit sambil berlari-lari panik. Yang ada hanya rel telanjang, jalan lebar mulus, dan nasib yang sedang main lempar dadu.
Lalu dari arah timur, meluncurlah KA Argo Bromo Anggrek jurusan Surabaya-Jakarta. Jedder! Lokomotif menghantam mobil itu. Untung hanya tersenggol, meski tetap terseret seperti kaleng ditendang anak kampung habis Lebaran.
Mobil ringsek. Lima penumpang selamat. Tiga luka memar. Rumah sakit bekerja. Media datang. Kamera menyala. Warga mengelus dada. Lalu semuanya kembali normal, seperti negeri ini memang punya bakat luar biasa melupakan tragedi sebelum kopi sore diseduh.
Padahal ini bukan cerita baru. Bahkan bukan cerita lama. Ini cerita purba yang dipelihara modernitas.
Sebab ironi terbesar justru muncul dari fakta sejarah bahwa Kemijen adalah rahim pertama perkeretaapian Indonesia.
Di desa inilah, pada 17 Juni 1864, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron Sloet van de Beele melakukan pencangkulan pertama jalur rel kereta api di Nusantara. Dari tanah inilah kereta modern mulai melaju pada 10 Agustus 1867.
Bayangkan itu.
Sejak zaman kuda delman masih menjadi teknologi premium, sejak Belanda masih memakai topi tinggi sambil mengangkut gula dan hasil bumi, sampai hari ini ketika manusia sudah bicara
artificial intelligence, satelit, mobil listrik, dan wisata luar angkasa, perlintasan di Kemijen masih tetap telanjang tanpa palang pintu.
Kereta apinya berubah. Lokomotifnya berubah. Menteri berubah. Presiden berubah. Seragam berubah. Logo instansi berubah. Bahkan stasiun sekarang punya WiFi dan kopi latte. Tapi rel tanpa palang itu tetap setia seperti monumen kemalasan birokrasi.
Di negeri ini, kadang yang paling awet bukan pembangunan, melainkan alasan. Warga sudah berulang kali meminta palang pintu. Penelitian sudah dibuat bertahun-tahun. Kajian menumpuk seperti skripsi mahasiswa yang hanya dibaca penguji lalu masuk gudang.
Tak cuma itu. Anggaran pun disebut sudah ada. Diskusi berlangsung. Rapat digelar. PowerPoint dipresentasikan. Seminar keselamatan digelar di hotel berbintang sambil menikmati
coffee break dan pudding cokelat. Tetapi di lapangan? Rel tetap terbuka seperti mulut buaya lapar.
Lalu muncullah ritual sakral bernama “bukan kewenangan kami.” PT KAI mengatakan penjagaan dan palang pintu adalah kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mungkin merasa itu urusan pusat. Pusat merasa operator harus ikut bergerak.
Semua bicara koordinasi. Semua bicara regulasi. Semua bicara kajian. Tidak ada yang bicara: “Besok pasang!”
Bayangkan, sejak 1867, kerjaan pejabat tampaknya memang baru sebatas melapor. Mungkin ribuan lembar kajian telah lahir, dicetak, dijilid, diparaf, distempel, lalu tidur nyenyak di lemari arsip. Kalau semua laporan itu disusun berjajar, mungkin bisa menjadi flyover kertas dari Semarang sampai Surabaya.
Ironinya makin pahit ketika kecelakaan demi kecelakaan terus terjadi. Bekasi Timur pada April 2026 menjadi ledakan alarm berikutnya. Tabrakan melibatkan KRL, taksi online, dan Argo Bromo Anggrek.
Seratus enam korban berjatuhan. Enam belas meninggal dunia. Lagi-lagi publik kaget. Lagi-lagi pejabat bicara percepatan. Lagi-lagi bangsa ini seperti baru sadar bahwa kereta api tidak bisa berhenti mendadak seperti motor matic yang remnya diinjak tukang ojek.
Peneliti transportasi UGM, Iwan Puja Riyadi, menjelaskan tragedi itu sebagai efek domino. Ada faktor teknis, ada keterlambatan informasi, ada kepadatan lalu lintas kereta.
Tetapi satu hal yang menampar keras adalah pernyataannya tentang perilaku masyarakat. Teknologi modern ternyata tidak otomatis membuat manusia modern. Palang pintu bisa secanggih apa pun, tetapi kalau mental pengendaranya masih merasa hidup punya tombol “respawn”, tragedi tinggal menunggu giliran.
Kita ini aneh. Di satu sisi, rakyat suka menerobos palang seolah sedang ikut lomba “Indonesia’s Next Stuntman”. Di sisi lain, negara membiarkan ribuan perlintasan tanpa perlindungan dasar.
Masyarakat sembrono. Negara pun sering tak kalah sembrono. Jadilah rel kereta berubah menjadi arena adu cepat antara maut dan kebiasaan buruk.
Kini kabarnya pemerintah menyiapkan Rp 4 triliun untuk menangani sekitar 1.800 titik perlintasan sebidang. Baru menyiapkan. Ada rencana modernisasi palang otomatis. Semua baru rencana sih.
Akan ada pembangunan pos jaga. Ada penutupan perlintasan liar. Ada flyover dan underpass. Daftar penutupan dibacakan panjang sekali, dari Jakarta sampai Sumatera Barat, seperti daftar nama siswa yang terlambat upacara.
Bagus? Tentu bagus. Tetapi rakyat punya hak bertanya dengan nada getir: kenapa baru sekarang?
Bukankah rel itu sudah ada sejak abad ke-19? Bukankah kecelakaan juga bukan barang baru? Bukankah setiap korban yang meninggal selalu disertai kalimat “akan dievaluasi”?
Kadang negeri ini terasa seperti bengkel raksasa yang baru memperbaiki rem setelah bus masuk jurang.
Yang paling menyedihkan sebenarnya bukan sekadar kecelakaan. Yang menyedihkan adalah cara kita menormalisasi bahaya. Rel tanpa palang dianggap biasa. Anak-anak bermain dekat rel dianggap biasa. Pengendara menerobos dianggap biasa. Klakson kereta yang meraung-raung dianggap musik latar kehidupan.
Padahal rel kereta itu bukan garis dekorasi. Ia adalah jalur baja dengan hukum fisika yang tak punya belas kasihan. Kereta bukan burung dara yang bisa mengerem sambil melompat manis. Sekali melaju, puluhan ton besi bergerak membawa momentum yang tak bisa ditawar oleh alasan “sebentar lagi lewat.”
Dan di atas semua itu, ada pelajaran yang lebih besar bahwa bangsa ini terlalu lama hidup dalam budaya tambal sulam.
Kita rajin membuat slogan keselamatan, tetapi malas membangun sistem keselamatan. Kita gemar menyalahkan masyarakat, tetapi sering lupa bahwa disiplin publik lahir dari tata kelola yang serius, konsisten, dan tegas.
Kemijen seharusnya menjadi simbol kemajuan transportasi Indonesia. Namun hari ini, ia justru berdiri sebagai museum hidup tentang bagaimana sejarah besar bisa dikalahkan oleh birokrasi kecil.
Rel sudah membelah zaman. Lokomotif sudah melintasi generasi. Tapi palang pintu itu belum juga tiba.
Mungkin di negeri ini, yang paling lambat bukan kereta api. Melainkan rasa malu. Malu pada zaman yang purba.
