Berita

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter. (Foto: DPRD DKI)

Nusantara

Banyak Hotel dan Rumah Sakit di Jakarta Tak Miliki Sertifikat Laik Fungsi

MINGGU, 07 JUNI 2026 | 01:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap kepemilikan dan masa berlaku Sertifikat Laik Fungsi (SLF) pada sejumlah bangunan di Jakarta.

Ketua Pansus Jupiter mengatakan, masih banyak pengelola bangunan yang belum memahami mekanisme pengurusan SLF.

“Masih banyak pengusaha-pengusaha itu yang tidak mengerti,” kata Jupiter, dikutip dari laman DPRD DKI, Minggu 7 Juni 2026.


Pengurusan SLF tidak hanya berkaitan dengan administrasi. Namun menyangkut aspek keselamatan bangunan melalui kajian teknis, struktur bangunan, serta rekomendasi dari instansi terkait.

“Karena itu sangat mempengaruhi aspek keselamatan,” kata Jupiter.

Pansus menemukan sejumlah bangunan yang masih beroperasi meskipun tidak memiliki SLF yang berlaku. Bahkan, terdapat hotel yang sejak awal berdiri belum pernah mengurus dokumen tersebut.

“Yang kami sangat sayangkan, masih banyak hotel-hotel itu tidak memiliki SLF,” ungkap Jupiter.

Selain hotel, Pansus juga menyoroti bangunan rumah sakit yang telah lama beroperasi. Hingga kini, belum memperpanjang SLF.

Kondisi itu menjadi perhatian serius. Sebab berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.

“Secara fakta ternyata kami banyak menemukan hotel, rumah sakit yang tidak memiliki izin SLF,” pungkas Jupiter.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya