Berita

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari (kedua dari kanan) saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026 (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Nusantara

Wakil Kepala BGN Baru Soroti Data MBG Belum Terintegrasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 22:55 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, langsung menyoroti persoalan tata kelola dan pengendalian internal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari pertamanya bertugas.

Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menegaskan tugas utamanya adalah membangun sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program tidak bergantung pada individu.

"Kalau tata kelola tidak dimasukkan ke dalam sistem, maka semuanya akan bergantung pada orang. Itu yang harus kami perbaiki," kata Agustina dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2026.


Auditor yang telah berpengalaman selama 34 tahun itu mengaku sudah melihat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait integrasi data dan proses validasi penerima manfaat MBG.

Menurutnya, berbagai aplikasi dan portal yang digunakan saat ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data maupun pengawasan.

"Saya melihat sepintas sistem yang ada belum terintegrasi. Proses validasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," ujarnya.

Agustina mengatakan BGN akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data sosial maupun kesehatan, termasuk data pendidikan dan penanganan stunting.

Ia juga memastikan berbagai rekomendasi yang pernah diberikan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, akan menjadi bahan perbaikan tata kelola lembaga.

"Kami sudah mendapatkan banyak masukan dan rekomendasi. Semua yang baik dan relevan akan kami laksanakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal," tegasnya.

Bagi Agustina, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sistem yang mampu memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya