Berita

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari (kedua dari kanan) saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026 (Foto: RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)

Nusantara

Wakil Kepala BGN Baru Soroti Data MBG Belum Terintegrasi

KAMIS, 04 JUNI 2026 | 22:55 WIB | LAPORAN: ABDUL ROUF ADE SEGUN

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, langsung menyoroti persoalan tata kelola dan pengendalian internal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari pertamanya bertugas.

Mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu menegaskan tugas utamanya adalah membangun sistem pengawasan yang kuat agar pelaksanaan program tidak bergantung pada individu.

"Kalau tata kelola tidak dimasukkan ke dalam sistem, maka semuanya akan bergantung pada orang. Itu yang harus kami perbaiki," kata Agustina dalam konferensi pers, di Kantor Pusat BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Mei 2026.


Auditor yang telah berpengalaman selama 34 tahun itu mengaku sudah melihat sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait integrasi data dan proses validasi penerima manfaat MBG.

Menurutnya, berbagai aplikasi dan portal yang digunakan saat ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data maupun pengawasan.

"Saya melihat sepintas sistem yang ada belum terintegrasi. Proses validasi juga masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi," ujarnya.

Agustina mengatakan BGN akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data sosial maupun kesehatan, termasuk data pendidikan dan penanganan stunting.

Ia juga memastikan berbagai rekomendasi yang pernah diberikan oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK, akan menjadi bahan perbaikan tata kelola lembaga.

"Kami sudah mendapatkan banyak masukan dan rekomendasi. Semua yang baik dan relevan akan kami laksanakan untuk memperkuat sistem pengendalian internal," tegasnya.

Bagi Agustina, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan besarnya anggaran, tetapi juga kualitas sistem yang mampu memastikan bantuan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Harga Daging Sapi Tembus Rp153 Ribu/Kg, Zulhas Buka Opsi Subsidi APBN-APBD

Selasa, 25 Agustus 2026 | 14:18

LPSK Beri Perlindungan kepada Ferry Hongkiriwang, Saksi Kasus Febrie Adriansyah

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:54

Urusan Gula Konsumsi Aman, Kementan Kini Bidik Target Gula Industri di 2028

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:45

Ahmed al-Sharaa Sambut Keputusan AS Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Teror

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Geng Haiti Bantai 40 Pengungsi yang Berlindung di Gereja

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:42

Wajah Baru Jakarta, Wagub Rano Resmikan Jaksinema Pasar Rumput

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:29

BMKG Maksimalkan OMC di Kaltim Sepekan Ini untuk Tangani Karhutla

Selasa, 25 Agustus 2026 | 13:19

Dugaan Setoran Importasi Blueray, KPK Cecar Dua PNS Bea Cukai

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:50

Kasus OTT Unsoed Bisa Saja Terjadi di Kampus Lain

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Perketat Imigrasi, Trump Bersiap Cabut 200 Ribu Visa WNA

Selasa, 25 Agustus 2026 | 12:46

Selengkapnya