Said Abdullah Desak Pemerintah Benahi Tata Kelola dan Kepastian Hukum

Pemerintah diminta memperkuat kepastian hukum dan tata kelola kebijakan untuk memulihkan kepercayaan investor di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah yang telah menembus level Rp18.000 per Dolar AS.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai tekanan terhadap Rupiah dan pasar saham tidak semata-mata dipengaruhi faktor fundamental ekonomi, tetapi juga persepsi pelaku pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, salah satu aspek yang saat ini menjadi perhatian utama investor adalah kepastian hukum.

"Yang menjadi sorotan investor adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan ekosistem yang memberikan kepastian hukum," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026.

Selain itu, Said mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola kebijakan agar lebih transparan, akuntabel, dan konsisten dengan program prioritas atau quick wins yang telah dicanangkan Presiden.

"Setiap kebijakan harus dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan tetap mengarah pada program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden," ujarnya.

Said juga menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) perlu diperkuat guna meredam tekanan terhadap rupiah yang masih berlanjut.

Menurutnya, jika koordinasi antarotoritas tidak berjalan optimal, pelaku pasar akan lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi dibandingkan kondisi fundamental ekonomi yang sebenarnya.

"Investor tidak lagi melihat fundamental ekonomi kita, tetapi membentuk persepsinya sendiri. Itu yang bisa memengaruhi dan merusak kepercayaan terhadap perekonomian kita," tegasnya.

Karena itu, Said mendorong KSSK segera mengambil langkah pembenahan dan penguatan kebijakan stabilisasi untuk mengatasi tekanan terhadap rupiah dan memulihkan kepercayaan pasar.