Total Barbuk OTT Imigrasi: 33 Kendaraan dan Ratusan Gram Emas

Sebanyak 33 kendaraan hingga ratusan gram emas logam mulia turut diamankan dalam kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di beberapa wilayah terkait Keimigrasian.

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, sejak Selasa malam, 2 Juni 2026 hingga Rabu malam, 3 Juni 2026, pihaknya mengamankan 17 orang dari OTT di Jakarta Barat, Jawa Barat, dan Bali.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya ada 7 mobil, kemudian ada 15 motor, dan juga 11 sepeda ya di antaranya 6 MTB dan juga 4 Brompton. Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu malam, 3 Juni 2026.

Selain itu, kata Budi, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang terdiri dari valas dan juga uang yang ada di rekening. Namun demikian, untuk nominalnya masih dilakukan perhitungan.

Dari 17 orang yang terjaring OTT itu, 8 orang di antaranya merupakan penyelenggara negara. Sedangkan 9 orang lainnya merupakan pihak swasta.

Pejabat yang terjaring dalam OTT ini, di antaranya Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam yang saat ini diketahui menjabat sebagai Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah.

Sementara itu, KPK masih memburu Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim. KPK pun meminta yang bersangkutan untuk menyerahkan diri. Silmy Karim terlibat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2023-2024. Ia diduga rutin menerima setoran hingga mencapai miliaran rupiah.

Kegiatan OTT ini berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proses pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) untuk Warga Negara Asing (WNA).