Berita

Kepala BGN, Nanik S Deyang. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kepala BGN yang Baru Harus Jaga Amanat Presiden

RABU, 03 JUNI 2026 | 14:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah wajar demi optimalisasi kinerja. Pergantian Dadang Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.

"Pergantian jabatan itu hal yang biasa. Presiden pasti memiliki parameter dan penilaian tersendiri terhadap setiap anggota kabinetnya. Jika Presiden merasa perlu adanya penyegaran atau perbaikan kinerja, maka Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk melakukan pergantian," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Ketua Umum Perempuan Bangsa ini mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan baru berskala masif dengan alokasi anggaran yang sangat besar. 


Oleh karena itu, wajar jika kepala negara memberikan perhatian yang sangat serius dan tidak main-main dalam mengawal implementasinya. Langkah evaluasi yang diambil Presiden dipandang sebagai bentuk keseriusan tersebut.

Nihayah memberikan catatan bahwa di bawah kepemimpinan sebelumnya, BGN sebenarnya telah berhasil meletakkan fondasi awal yang cukup baik. Kendati demikian, ia menggarisbawahi sejumlah aspek krusial yang harus segera dibenahi oleh kepemimpinan baru.

"Program dengan jangkauan seluas ini tentu masih memiliki ruang perbaikan. Kami mencatat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius, seperti konsistensi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis, ketepatan sasaran penerima manfaat, pemenuhan gizi spesifik serta efektivitas distribusi program MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," bebernya.

Mengingat program MBG merupakan salah satu pilar program andalan pemerintahan Presiden Prabowo, Nihayah mengingatkan Nanik S. Deyang beserta jajaran BGN untuk menjaga amanat visi tersebut. 

Pemimpin baru harus mampu mengejawantahkan dua filosofi dasar program, yaitu peningkatan kualitas gizi anak bangsa sekaligus instrumen pemerataan ekonomi masyarakat lokal.

Meski tantangan di depan mata cukup besar, Nihayah optimistis BGN di bawah nakhoda baru akan bergerak cepat tanpa kendala transisi yang berarti. 

"Ibu Nanik bukan orang baru di internal BGN. Saya meyakini beliau sudah memahami betul seluk-beluk dan ritme kerja di badan ini. Beliau hanya perlu sedikit adaptasi di ranah struktural, setelah itu harus langsung tancap gas menjalankan program," pungkas legislator dari Jawa Timur tersebut.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya