Berita

Kepala BGN, Nanik S Deyang. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Kepala BGN yang Baru Harus Jaga Amanat Presiden

RABU, 03 JUNI 2026 | 14:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah wajar demi optimalisasi kinerja. Pergantian Dadang Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.

"Pergantian jabatan itu hal yang biasa. Presiden pasti memiliki parameter dan penilaian tersendiri terhadap setiap anggota kabinetnya. Jika Presiden merasa perlu adanya penyegaran atau perbaikan kinerja, maka Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk melakukan pergantian," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Ketua Umum Perempuan Bangsa ini mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah kebijakan baru berskala masif dengan alokasi anggaran yang sangat besar. 


Oleh karena itu, wajar jika kepala negara memberikan perhatian yang sangat serius dan tidak main-main dalam mengawal implementasinya. Langkah evaluasi yang diambil Presiden dipandang sebagai bentuk keseriusan tersebut.

Nihayah memberikan catatan bahwa di bawah kepemimpinan sebelumnya, BGN sebenarnya telah berhasil meletakkan fondasi awal yang cukup baik. Kendati demikian, ia menggarisbawahi sejumlah aspek krusial yang harus segera dibenahi oleh kepemimpinan baru.

"Program dengan jangkauan seluas ini tentu masih memiliki ruang perbaikan. Kami mencatat beberapa hal yang memerlukan perhatian serius, seperti konsistensi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) dalam menyediakan menu yang benar-benar bergizi dan higienis, ketepatan sasaran penerima manfaat, pemenuhan gizi spesifik serta efektivitas distribusi program MBG di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)," bebernya.

Mengingat program MBG merupakan salah satu pilar program andalan pemerintahan Presiden Prabowo, Nihayah mengingatkan Nanik S. Deyang beserta jajaran BGN untuk menjaga amanat visi tersebut. 

Pemimpin baru harus mampu mengejawantahkan dua filosofi dasar program, yaitu peningkatan kualitas gizi anak bangsa sekaligus instrumen pemerataan ekonomi masyarakat lokal.

Meski tantangan di depan mata cukup besar, Nihayah optimistis BGN di bawah nakhoda baru akan bergerak cepat tanpa kendala transisi yang berarti. 

"Ibu Nanik bukan orang baru di internal BGN. Saya meyakini beliau sudah memahami betul seluk-beluk dan ritme kerja di badan ini. Beliau hanya perlu sedikit adaptasi di ranah struktural, setelah itu harus langsung tancap gas menjalankan program," pungkas legislator dari Jawa Timur tersebut.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya