Berita

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin (tengah). (Foto: RMOL)

Presisi

Polres Garut Ringkus Bekas Kades Cipancar Diduga Korupsi Dana Desa Rp653 Juta

LAPORAN: JAYADI SUPRIYADIN*
RABU, 03 JUNI 2026 | 14:11 WIB

Satreskrim Polres Garut meringkus YS, bekas Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, atas dugaan pidana korupsi Dana Desa (DD) tahun anggaran (TA) 2022-2023.

“Dari hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Garut menyebutkan adanya kerugian negara sebesar Rp653.562.688," ujar Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin, dalam rilis kasus di Mapolres Garut, Rabu 3 Juni 2026.

Menurutnya, pengungkapan kasus ini bermula dari hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Tahap I, II dan III) serta Tahun Anggaran 2023 (Tahap I)


"Kami juga meminta keterangan ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dan ahli hukum pidana guna memperkuat pembuktian perkara,” ujar dia.

Tersangka YS yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Cipancar sekaligus penanggung jawab pengelolaan Dana Desa, diduga tidak melaksanakan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam APBDes Desa Cipancar Tahun Anggaran 2022 dan 2023. 

"Tersangka diduga melakukan kesewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan negara," ujar dia.

Selain tersangka, penyidik telah memeriksa 54 orang saksi dari berbagai unsur, di antaranya perangkat Desa Cipancar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), pihak kecamatan, hingga pihak perbankan.

"Dana tersebut seharusnya digunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa, nanum justru digunakan secara pribadi membayar hutang-hutang tersangka," kata dia.

Penyidik juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDes, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening desa, laporan realisasi anggaran, hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan Dana Desa untuk kepentingan pribadi tersangka.

"Saat ini pelaku sudah ditahan untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku," kata dia.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001.

"Ancaman hukum penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun," pungkasnya.

*Kontributor Garut

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Tokoh Muda Aceh Dorong Dasco jadi Wapres, Ini Alasannya

Minggu, 15 November 2026 | 05:39

TelkomGroup Hadirkan Kedaulatan Digital Berbasis Inovasi

Minggu, 15 November 2026 | 05:05

Membaca Kekuatan Politik Alumni HMI di Tengah Pergantian Wapres

Minggu, 15 November 2026 | 04:45

Pengunduran Diri Gibran Fondasi Kepercayaan Investor

Minggu, 15 November 2026 | 04:20

Jenderal Maruli Sambangi Sabang Tinjau Peningkatan Infrastruktur

Minggu, 15 November 2026 | 03:50

Golkar Kembangkan Kreativitas Gen-Z Lewat E-Sport MBG

Minggu, 15 November 2026 | 03:23

PLN Siap Implementasikan 15 Program Unggulan untuk Pengembangan Masyarakat

Minggu, 15 November 2026 | 02:51

Prabowo: Penghematan Anggaran untuk Kepentingan Daerah dan Rakyat

Minggu, 15 November 2026 | 02:21

InfraNexia Percepat Infrastruktur AI Lewat Penambahan 1.408 KM Fiber Optik

Minggu, 15 November 2026 | 01:59

DJP Cairkan Restitusi Pajak Rp208,68 Triliun hingga Oktober 2026, UMKM jadi Prioritas

Minggu, 15 November 2026 | 01:42

Selengkapnya