Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Publika

Pancasila, Pesta dan Tambang Kecurigaan

SELASA, 02 JUNI 2026 | 15:13 WIB

BERITA itu masuk ke ponsel saya di akhir pekan. Seorang perempuan berusia 62 tahun, dari pedalaman Merauke, menempuh perjalanan jauh ke Jakarta untuk satu urusan yang terdengar sederhana tetapi terasa berat: melaporkan sebuah film ke polisi.

Namanya Yasinta Moiwend. Orang memanggilnya Mama Sinta. Ia tokoh perempuan adat Marind, dan sepanjang hidupnya dikenal sebagai pejuang lingkungan tanah ulayat di Papua. Pada Jumat, 29 Mei 2026, ia melaporkan dugaan eksploitasi atas dirinya dalam film dokumenter Pesta Babi ke Polda Metro Jaya. 

Menurut pengakuannya, ia hanya pernah diminta memberi keterangan tentang kondisi masyarakat adat, dan tidak tahu hasil wawancara itu akan menjadi bagian dari sebuah film yang kemudian diputar di banyak tempat.


Yang membuat saya berhenti sejenak bukan laporan polisinya. Setiap orang berhak merasa dirugikan dan menempuh jalur yang tersedia untuk mencari keadilan. Itu haknya, dan tidak ada yang keliru dengan itu. Yang membuat saya berhenti adalah dua hal yang berlawanan arah, dan keduanya benar

Luka dan Sikap Menahan Diri

Di satu sisi, ada luka yang sangat manusiawi. Mama Sinta tidak berbasa-basi. Ia menahan tangis, dan menyebut orang-orang yang terlibat dalam pembuatan film itu sebagai penjahat. “Saya sakit hati, saya kecewa sekali,” katanya. Bayangkan posisinya. Wajah Anda tiba-tiba ada di poster, di layar, di beranda jutaan orang asing, menjadi bahan perdebatan yang tidak pernah Anda mulai. Bagi seorang perempuan adat yang sepanjang hidupnya berjuang untuk tanahnya, itu bukan soal teknis. Itu soal martabat. Dan patut direnungkan: gugatan paling keras terhadap film ini tidak datang dari para pengkritiknya di luar sana, melainkan dari salah satu wajah yang ada di dalamnya.

Di sisi lain, ada jawaban yang tidak lazim. Tim pembuat film tidak membalas dengan amarah. Tidak ada pengacara yang membacakan ancaman, tidak ada tudingan bahwa Mama Sinta termakan hasutan. Lewat pernyataan resmi, mereka justru meminta publik untuk tidak menyudutkan beliau, dan mengingatkan bahwa Mama Sinta sudah berjuang untuk komunitasnya jauh sebelum film ini dibuat. 

Sutradaranya, Dandhy Laksono, menambahkan dengan nada yang lebih sunyi: kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami seseorang di pedalaman sana, maka sebaiknya kita menahan diri untuk tidak menghakimi, sebab setiap orang berhak atas pilihannya sendiri.

Satu pihak terluka, satu pihak menahan diri. Dan di celah sempit itulah, saya kira, tersimpan pelajaran yang jauh lebih besar daripada satu film.

Pesta dan Etika

Saya tidak akan masuk ke perdebatan isi film. Biar yang lebih berkompeten menilainya, dan saya termasuk yang percaya karya semacam ini berharga karena membawa wajah Indonesia yang sering terlupakan ke tengah percakapan kita.

Justru karena ia penting, satu hal tidak boleh dilewatkan: persetujuan. Inilah yang membuat informed consent bukan urusan tanda tangan, melainkan pengakuan bahwa orang yang kita rekam adalah manusia dengan martabat, bukan objek dengan nilai dokumenter. Mama Sinta mengatakan ia diminta bicara tentang kondisi tanahnya, bukan untuk menjadi wajah di sebuah poster.

Dan di sinilah letak ujian yang paling halus. Sebuah karya yang lahir untuk menyuarakan mereka yang jarang didengar memikul beban tambahan: ia tidak boleh, sekalipun tanpa sengaja, melangkahi suara yang justru ingin ia bela. Persetujuan bukan birokrasi yang memperlambat niat baik. Ia ujian pertama dari niat baik itu sendiri. Inilah ironinya yang paling memilukan. 

Mama Sinta dan para pembuat film sesungguhnya berdiri di pihak yang sama, sama-sama peduli pada tanah Papua yang terancam oleh program seperti food estate. Tetapi satu percakapan yang terlewat, satu izin yang tidak sempat diminta, mengubah kawan seperjuangan menjadi pihak yang berhadapan di meja kepolisian. Itulah potret zaman kita: alatnya makin canggih, tetapi percakapan yang sejati makin langka.

Sawah tidak Subur karena Komentar

Sementara dua pihak ini sibuk dengan lukanya masing-masing, kita di luar sana sibuk memilih kubu. Padahal sawah tidak pernah subur karena banyaknya orang yang berdiri di pematang sambil memberi petunjuk. Kalau begitu hukumnya, negeri ini sudah jadi lumbung dunia sejak lama, sebab stok komentator di sini tidak pernah habis bahkan di musim paceklik.

Ruang publik bekerja dengan hukum yang sama. Ia tidak membaik karena suara kita makin keras, tetapi karena kepala kita makin dingin sebelum bersuara. Ada jurang antara menagih dan mencaci. Menagih membawa data dan menyisakan pintu perbaikan. Mencaci hanya membawa curiga, menutup semua pintu, lalu membuang kuncinya. Yang sebenarnya kita gali

Kita ini bangsa penambang. Celakanya, yang paling rajin kita gali belakangan bukan emas atau nikel, melainkan kecurigaan terhadap saudara sendiri. Setiap perselisihan kita perdalam sampai menjadi jurang.

Di sini kita perlu jujur pada satu hal yang sering tertukar. Perbedaan bukanlah perpecahan. Perbedaan justru bukti bahwa akal sehat masih bekerja, sebab hanya benda mati yang seragam. Yang merobek sebuah bangsa bukan adanya pendapat yang berseberangan, melainkan hilangnya kesediaan memandang pihak lain sebagai sesama pemilik akal. Begitu kita berhenti membantah gagasan dan mulai membatalkan orangnya, kita sebenarnya sudah berhenti berpikir. Bedanya tipis tetapi menentukan: debat menuntut lawan yang kita hormati, perkelahian cuma butuh musuh yang kita rendahkan.

Maka ada pekerjaan rumah bagi semua. Bagi para pembuat karya, jadikan persetujuan sebagai disiplin, bukan rintangan, sebab kepercayaan jauh lebih mahal daripada satu adegan yang dramatis. Bagi kita yang menonton dan membagikan, tahan dulu jempolnya, sebab yang beredar di sana adalah nama dan martabat orang sungguhan. Bagi pemerintah, terutama yang bertugas di Papua, jangan biarkan keriuhan ini mengalihkan dari yang paling hakiki: tanah yang dijaga, sekolah yang berdiri, layanan kesehatan yang berfungsi, dan rasa aman yang bukan sekadar tidak adanya tembakan.

Tidak ada yang perlu dijadikan musuh di panggung ini. Mama Sinta bukan pengkhianat perjuangannya sendiri, ia perempuan yang merasa dilukai, dan itu sah. Para pembuat film telah memilih menahan diri ketika semua alasan untuk membalas tersedia melimpah. Kita semua sedang belajar menghuni ruang publik yang tumbuh jauh lebih cepat daripada kedewasaan kita untuk menghuninya.

Merayakan dengan Cara yang Benar

Hari Lahir Pancasila baru saja kita peringati. Maknanya tidak ditentukan oleh panjang upacaranya, tetapi oleh satu pertanyaan kecil yang kita bawa pulang: sudahkah hari ini saya menghormati kebenaran sebelum tergesa menyebarkannya, dan menghormati nama orang lain seperti saya ingin nama saya dijaga?

Sikap menahan diri tim film itu terhormat. Hanya saja, kebesaran hati sesudah peristiwa tidak pernah bisa menggantikan satu percakapan yang semestinya terjadi sebelumnya.

Saya membayangkan suatu hari nanti, ketika semuanya sudah lebih dingin, mereka yang kini berhadapan itu bisa duduk bersama lagi. Bukan di kantor polisi, bukan di ruang sidang. Tetapi di sebuah saung di tepi kebun, dengan kopi yang sempat terseduh, dan dengan kesadaran bahwa mereka sejak awal sebenarnya berada di pihak yang sama.

Sebab di atas tanah yang terluka, tidak ada yang benar-benar menang dengan saling mengalahkan. Yang menang adalah mereka yang memilih berhenti berkelahi dan mulai berbicara.

Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. Dan ingat satu hal yang sederhana tetapi sering kita lupakan: verifikasi itu mahkota, bukan beban.


Efatha Filomeno Borromeu Duarte

Dosen FISIP Universitas Udayana

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya