Berita

Momen kehangatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Istana Negara. (Foto: Setpres)

Politik

Kedekatan dengan Megawati Menguntungkan Pemerintahan Prabowo

SELASA, 02 JUNI 2026 | 10:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Momen kehangatan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Istana Negara mendapat tanggapan positif dari pengamat politik Hendri Satrio.

Pria yang akrab disapa Hensa itu menilai kedekatan yang ditunjukkan kedua tokoh nasional tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Menurutnya, Prabowo dan Megawati memang telah lama memiliki hubungan yang baik dan saling menghormati satu sama lain.

"Ini bukan hal yang aneh, kan mereka berdua memang bersahabat," kata Hensa kepada RMOL, Selasa, 2 Juni 2026.


Menurut pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu, hubungan harmonis antara Prabowo dan Megawati juga tercermin dari sejumlah pernyataan Presiden yang belakangan memberikan apresiasi kepada PDIP, termasuk saat berpidato di DPR.

"Prabowo kemarin juga puji PDIP kan di DPR. Jadi memang dengan strategi Pak Prabowo yang merangkul semua, berteman baik, minimal bersahabat baik dengan Bu Mega, saling menghormati dan menghargai posisi, itu hal yang terbaik bagi pemerintahan Prabowo saat ini," ujarnya.

Hensa menilai pendekatan politik yang mengedepankan persahabatan dan komunikasi lintas kekuatan politik akan membantu menciptakan stabilitas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah.

Menurutnya, langkah Prabowo menjaga hubungan baik dengan Megawati sebagai salah satu tokoh politik paling berpengaruh di Indonesia merupakan strategi yang tepat untuk memperkuat konsolidasi kebangsaan.

"Bagus itu," tegas Hensat.

Ia menambahkan, suasana politik yang lebih cair dan penuh penghormatan antarelite bangsa akan memberikan dampak positif bagi jalannya pemerintahan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap stabilitas politik nasional.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya