Berita

ILustrasi (Artificial Inteligence)

Global

Iran Tolak Damai dengan AS Jika Kesepakatan Hanya Berisi Bualan

SENIN, 01 JUNI 2026 | 07:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Iran menegaskan tidak akan menyetujui perjanjian apa pun dengan Amerika Serikat (AS) sebelum hak-hak negara itu benar-benar dijamin. 

Sikap tersebut disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dalam sidang virtual Majelis Permusyawaratan Islam yang menandai dimulainya tahun ketiga masa kerja Parlemen Iran ke-12, Minggu, 31 Mei 2026, waktu setempat.

Menurut Ghalibaf, keberhasilan diplomasi Iran harus diukur dari hasil konkret, bukan dari janji politik. Ia menegaskan bahwa Iran hanya akan memenuhi komitmennya jika terlebih dahulu memperoleh keuntungan yang jelas dan dapat dibuktikan. 


“Para prajurit di medan pertempuran perjuangan diplomatik sama sekali tidak mempercayai kata-kata dan janji-janji musuh,” kata Ghalibaf, dikutip dari media pemerintah Iran, IRNA, Senin 1 Juni 2026.

“Kriteria kami adalah pencapaian nyata yang harus kami raih, dan hanya sebagai imbalan atas pencapaian tersebut kami akan memenuhi komitmen kami. Sampai kami yakin bahwa kami telah menjamin hak-hak bangsa Iran, kami tidak akan menyetujui perjanjian apa pun," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ghalibaf juga mengenang mendiang Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Ia menyebut bangsa Iran masih berduka atas kepergian pemimpin yang selama puluhan tahun dianggap berperan besar dalam membimbing Revolusi Islam dan membangun fondasi Iran yang kuat, mandiri, dan berpengaruh.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei atas pesan strategis yang diberikan kepada parlemen dan menyebutnya sebagai panduan penting bagi para legislator.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya