Berita

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Politik

Prabowo Ingin Tunjukkan RI Bukan Objek Perebutan Pengaruh Global

SENIN, 01 JUNI 2026 | 04:03 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kerja sama Indonesia dengan Prancis memiliki dimensi simbolik yang penting. Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta bukan sekadar objek perebutan pengaruh global, melainkan aktor independen yang mampu menentukan arah strategisnya sendiri.

"Pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron juga mengirim pesan penting kepada kawasan Asia Tenggara dan komunitas internasional," kata Amir, dikutip Senin 1 Juni 2026.

Indonesia ingin tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang tetap menjaga prinsip bebas aktif, tetapi pada saat bersamaan aktif membangun kapasitas pertahanan modern.


Dalam analisa intelijen geopolitik, langkah Indonesia mendekati Prancis juga bisa dibaca sebagai upaya memperluas jaringan kekuatan di luar poros tradisional Amerika Serikat-China.

Prancis dipandang memiliki posisi unik karena meski bagian dari NATO dan Barat, Paris sering memainkan diplomasi yang lebih independen dibanding Washington.

Karena itu, hubungan Indonesia-Prancis memiliki ruang strategis yang lebih fleksibel dan tidak terlalu dibebani rivalitas ideologis global.

“Prancis melihat Indonesia sebagai jangkar stabilitas Asia Tenggara, sedangkan Indonesia melihat Prancis sebagai pintu masuk teknologi dan dukungan strategis Eropa,” kata Amir.

Selain pertahanan, pembahasan mengenai IEU-CEPA juga dianggap penting dalam konteks geopolitik ekonomi global.

Amir menilai perang modern saat ini tidak hanya soal kekuatan militer, tetapi juga perebutan pengaruh ekonomi, energi, dan rantai pasok teknologi.

Karena itu, penguatan hubungan ekonomi dengan negara-negara Eropa menjadi bagian integral dari strategi pertahanan nasional.

Menurutnya, Prabowo tampak memahami bahwa ketahanan nasional masa depan harus dibangun melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, teknologi, dan diplomasi internasional.

“Ini bukan diplomasi jangka pendek. Ini desain geopolitik jangka panjang Indonesia,” pungkas Amir.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya