Berita

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). (Foto: RMOL)

Politik

Terlempar dari DPR, Mampukah PPP Kembali ke Senayan?

MINGGU, 31 MEI 2026 | 08:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dominasi partai-partai lama di parlemen Senayan masih terlampau kuat. Hingga saat ini, belum ada partai politik baru yang benar-benar mampu menembus dan menggeser kekuatan partai-partai mapan di DPR RI.

Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, sejarah pemilu menunjukkan bahwa partai-partai yang telah lama eksis masih menjadi kekuatan utama dalam perebutan kursi di Senayan.

"Sampai hari ini belum ada partai baru yang bisa menembus parlemen Senayan mengalahkan dominasi partai lama," kata pria yang akrab disapa Hensa itu lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 31 Mei 2026.


Founder Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan nasib Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada Pemilu 2024 gagal memenuhi ambang batas parlemen sehingga tidak berhasil mengirimkan wakilnya ke DPR RI.

Menurut Hensa, kegagalan PPP tersebut juga memunculkan tantangan tersendiri menjelang Pemilu berikutnya. Sebab, dalam sejarah politik Indonesia terdapat anggapan bahwa partai yang sudah terlempar dari parlemen akan sangat sulit untuk kembali masuk ke Senayan.

"Di DPR itu ada semacam mitos, kalau sudah pernah terlempar belum pernah ada lagi yang balik," ujarnya.

Karena itu, Hensa menilai menarik untuk melihat apakah PPP mampu mematahkan anggapan tersebut pada pemilu mendatang. Menurutnya, kemampuan partai berlambang Ka'bah itu untuk bangkit dan kembali lolos ke DPR RI akan menjadi salah satu ujian penting dalam peta politik nasional.

"Mungkin tidak dia bisa balik? Itu yang akan menjadi tantangan dan menarik untuk dilihat ke depan," pungkasnya.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya