Konferensi Republik Tuntut Negara Kembalikan Kedaulatan Sipil

Konferensi Republik yang berlangsung di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta menghasilkan tiga tuntutan, yakni kembalikan kedaulatan masyarakat sipil, bangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, dan satukan seluruh kekuatan sipil.

Forum memberikan mandat kepada Sudirman Said selaku Ketua Umum Panitia dan Yanuar Nugroho selaku Sekretaris Jenderal, untuk meneruskan proses ini dengan rapat kerja yang harus segera digelar.

"Tugas sejati masyarakat sipil adalah membangun jembatan dan bersedia berhubungan dengan elemen mana saja, baik politisi, tentara dan polisi, sehingga ketika keputusan dalam negara diambil, argumennya berbasis data dan bukti,” kata Sudirman, dalam keterangannya, Sabtu 30 Mei 2026.

Sedangkan Yanuar Nugroho menegaskan bahwa forum ini bukan kongkow wacana. Menurutnya, yang menyatukannya bukan struktur, melainkan keresahan yang sama.

"Ini bukan kegelisahan segelintir aktivis. Ini kegelisahan kolektif seluruh masyarakat sipil yang tersebar di berbagai wilayah,” kata Yanuar.

Yanuar menyebut konferensi dengan tujuh panel serta puluhan narasumber ini digelar secara swadaya dengan kolaborasi ratusan Civil Society Organization (CSO), tanpa satu pun sponsor.

"Seluruh proses dijalankan bersama melalui semangat gotong royong. Para pembicara hadir secara self-funded sebagai wujud nyata solidaritas untuk republik,” kata Yanuar.

Sementara Bhima Yudhistira dari CELIOS menegaskan bahwa konferensi ini bukan sekadar seremoni pergantian tongkat estafet.

"Ini kerja maraton untuk mengonseptualisasikan gagasan progresif yang selama ini terfragmentasi akibat minusnya kepemimpinan kolektif," kata Bhima.

Dari forum ini, Bhima menyebut perlu ada keluaran konkret: sebuah Buku Putih yang mengimajinasikan arah ekonomi pro-rakyat dan pro-lingkungan, berkaca dari Mandate for Leadership yang pernah menjadi dokumen fondasi kebijakan di Amerika Serikat.