Berita

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting. (Foto: Istimewa)

Politik

750 Yonif TP Untungkan Masyarakat

SABTU, 30 MEI 2026 | 06:11 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Bila dijalankan secara profesional dan terukur, pembangunan 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 mendatang dengan target 150 batalyon per tahun, memiliki sejumlah keuntungan bagi masyarakat.

Demikian dikatakan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Pertama: Memperkuat kehadiran negara di daerah. Banyak wilayah terpencil minim infrastruktur dan pelayanan negara. 


"Kehadiran Yonif TP bisa mendorong pembangunan jalan, komunikasi, kesehatan, hingga distribusi logistik," kata Ginting.

Kedua: Membantu ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Konsep “teritorial pembangunan” mengindikasikan keterlibatan dalam sektor produktif seperti pertanian, irigasi, dan logistik pangan. 

"Ini bisa memperkuat ekonomi desa bila dilakukan tepat sasaran," kata Ginting.

Ketiga: Respons cepat terhadap bencana. Keberadaan satuan militer di daerah mempercepat evakuasi dan bantuan kemanusiaan saat bencana.

Keempat: Efek keamanan dan stabilitas. Daerah rawan konflik biasanya lebih stabil ketika negara hadir secara aktif. 

"Stabilitas keamanan sering menjadi syarat utama investasi dan pembangunan ekonomi," kata Ginting.

Namun di sisi lain, pembangunan besar-besaran Yonif TP juga memunculkan sejumlah kekhawatiran dari masyarakat yang mungkin tidak memahami filosofi kehadiran satuan tersebut.

"Terlepas dari pro dan kontra, pembangunan Yonif TP menunjukkan satu hal penting, yakni Indonesia sedang bersiap menghadapi dunia yang semakin tidak stabil," pungkas Ginting.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya