Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting. (Foto: Istimewa)
Secara historis, konsep pertahanan Indonesia memang berbeda dengan negara-negara liberal Barat.
Indonesia menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yaitu melibatkan seluruh rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara.
"Doktrin ini lahir dari pengalaman perang kemerdekaan ketika TNI tidak bertempur sendirian, tetapi menyatu dengan rakyat," kata Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 30 Mei 2026.
Sebelum terbentuknya Yonif TP jumlah personel TNI sekitar 500 ribu, sedangkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 285 juta jiwa.
"Itu artinya personel militer kita hanya sekitar 0,175 persen," kata Ginting.
Padahal sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau. Dari perspektif pertahanan keamanan negara, jumlah ini sangat tidak memadai atau lebih tegasnya: tidak masuk akal.
Maka kehadiran Yonif TP, kata Ginting, ingin menghidupkan kembali konsep tersebut dalam bentuk modern.
Batalyon ini tidak hanya disiapkan untuk perang konvensional, tetapi juga untuk mendukung pembangunan wilayah, penguatan ketahanan pangan, penanggulangan bencana, stabilisasi daerah rawan konflik, hingga pengamanan wilayah strategis nasional.
Yonif TP terdiri dari tiga kompi senapan infanteri, satu kompi zeni, satu kompi medis, satu kompi pertanian, satu kompi peternakan, satu kompi perikanan, satu kompi markas, dan satu kompi bantuan.
Artinya, TNI sedang mengejar tiga sasaran besar sekaligus, yakni:
Pertama, memperkuat kontrol teritorial negara. Indonesia adalah negara kepulauan raksasa dengan ribuan pulau dan banyak wilayah minim kehadiran negara. Dalam perspektif pertahanan keamanan negara, ruang kosong adalah ancaman. Wilayah yang tidak dijaga berpotensi menjadi titik masuk separatisme, terorisme, penyelundupan, infiltrasi asing, hingga konflik sosial. Pembangunan Yonif TP membuat negara memiliki “mata dan telinga” lebih kuat di daerah.
Kedua, membangun kesiapan menghadapi perang non-konvensional. Perang masa depan tidak selalu berupa invasi militer terbuka. Ancaman bisa datang melalui sabotase ekonomi, krisis pangan, perang informasi, konflik identitas, hingga operasi intelijen asing. Oleh karena itu, TNI ingin membangun struktur yang tidak hanya mampu bertempur, tetapi juga bertahan dalam situasi krisis nasional berkepanjangan.
Ketiga, menciptakan efek deterensi geopolitik. Dalam geopolitik modern, jumlah dan penyebaran pasukan tetap menjadi pesan politik. Ketika Indonesia memperluas infrastruktur militer hingga ke daerah, itu mengirimkan sinyal bahwa negara serius menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.
Ini penting di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.
TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029.
Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern.
