Berita

Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Foto: Istimewa)

Politik

Membangun 750 Yonif TP Strategi TNI Hadapi Ancaman Baru

SABTU, 30 MEI 2026 | 02:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 mendatang dengan target 150 batalyon per tahun merupakan salah satu agenda pertahanan terbesar sejak reformasi. 

Demikian dikatakan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Ginting menilai, kebijakan ini bukan sekadar penambahan pasukan biasa, melainkan bagian dari perubahan besar cara negara memandang ancaman, ketahanan nasional, dan geopolitik global yang terus bergerak menuju situasi penuh ketidakpastian.


Di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, memanasnya Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ancaman perang siber dan disinformasi, Indonesia menyadari pertahanan negara tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan tempur konvensional. 

Menurut Ginting, negara membutuhkan struktur pertahanan yang mampu menjangkau rakyat, wilayah, logistik, pangan, hingga stabilitas sosial-politik di daerah. 

"Di sinilah pembangunan Yonif TP menjadi relevan sekaligus kontroversial," kata Ginting.

TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029. 

Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern. 

Satuan yang dibangun terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, hingga satuan bantuan administrasi. 

Dari total target tersebut, sebanyak 593 merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya berupa satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya