Berita

Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Foto: Istimewa)

Politik

Membangun 750 Yonif TP Strategi TNI Hadapi Ancaman Baru

SABTU, 30 MEI 2026 | 02:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 mendatang dengan target 150 batalyon per tahun merupakan salah satu agenda pertahanan terbesar sejak reformasi. 

Demikian dikatakan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Ginting menilai, kebijakan ini bukan sekadar penambahan pasukan biasa, melainkan bagian dari perubahan besar cara negara memandang ancaman, ketahanan nasional, dan geopolitik global yang terus bergerak menuju situasi penuh ketidakpastian.


Di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, memanasnya Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ancaman perang siber dan disinformasi, Indonesia menyadari pertahanan negara tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan tempur konvensional. 

Menurut Ginting, negara membutuhkan struktur pertahanan yang mampu menjangkau rakyat, wilayah, logistik, pangan, hingga stabilitas sosial-politik di daerah. 

"Di sinilah pembangunan Yonif TP menjadi relevan sekaligus kontroversial," kata Ginting.

TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029. 

Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern. 

Satuan yang dibangun terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, hingga satuan bantuan administrasi. 

Dari total target tersebut, sebanyak 593 merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya berupa satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya