Berita

Tentara Nasional Indonesia (TNI). (Foto: Istimewa)

Politik

Membangun 750 Yonif TP Strategi TNI Hadapi Ancaman Baru

SABTU, 30 MEI 2026 | 02:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) membangun 750 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) hingga 2029 mendatang dengan target 150 batalyon per tahun merupakan salah satu agenda pertahanan terbesar sejak reformasi. 

Demikian dikatakan Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting, dikutip Sabtu 30 Mei 2026.

Ginting menilai, kebijakan ini bukan sekadar penambahan pasukan biasa, melainkan bagian dari perubahan besar cara negara memandang ancaman, ketahanan nasional, dan geopolitik global yang terus bergerak menuju situasi penuh ketidakpastian.


Di tengah rivalitas Amerika Serikat-China, memanasnya Laut China Selatan, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, hingga ancaman perang siber dan disinformasi, Indonesia menyadari pertahanan negara tidak lagi cukup hanya mengandalkan kekuatan tempur konvensional. 

Menurut Ginting, negara membutuhkan struktur pertahanan yang mampu menjangkau rakyat, wilayah, logistik, pangan, hingga stabilitas sosial-politik di daerah. 

"Di sinilah pembangunan Yonif TP menjadi relevan sekaligus kontroversial," kata Ginting.

TNI menargetkan pembangunan 750 satuan di tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia hingga 2029. 

Program itu menjadi bagian dari implementasi Optimum Essential Force (OEF) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 guna mewujudkan postur pertahanan nasional yang adaptif dan modern. 

Satuan yang dibangun terdiri dari Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), satuan bantuan tempur, hingga satuan bantuan administrasi. 

Dari total target tersebut, sebanyak 593 merupakan Yon TP, sedangkan 157 lainnya berupa satuan bantuan tempur dan bantuan administrasi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya