TNI AD Tegaskan Tak Anti Kritik, Tapi Tolak Distorsi Informasi

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono meminta publik tidak terjebak pada polemik film “Pesta Babi” maupun berbagai narasi negatif tentang TNI yang berkembang di media sosial.

Menurut Donny, TNI menghormati kritik dan kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menegaskan setiap produk informasi juga harus memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma maupun distorsi terhadap institusi negara.

“Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi. Tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara,” kata Donny dalam acara coffee morning bersama media di Jakarta Pusat, Jumat, 29 Mei 2026.

Donny menilai publik perlu melihat secara objektif pengabdian TNI di lapangan, khususnya di Papua dan daerah terpencil yang selama ini banyak dilakukan namun minim sorotan.

Ia mencontohkan pengakuan seorang kepala suku di Papua bernama Manu yang pernah hadir dalam podcast bersama kreator konten Bobon Santoso dan menyebut TNI banyak membantu masyarakat selama bertugas di wilayah tersebut.

“Logikanya, seorang kepala suku Muyu bernama Pak Manu pernah menyampaikan sendiri bahwa TNI betul-betul hadir untuk masyarakat selama bertugas di sana,” ujarnya.

Selain itu, Donny juga menyoroti maraknya kasus oknum prajurit yang viral di media sosial. Ia memastikan TNI tidak akan membela setiap pelanggaran hukum yang dilakukan personel.

“Kami tidak membela pelanggaran. Kami tidak defensif secara berlebihan. Setiap pelanggaran prajurit akan diproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Meski demikian, Donny meminta publik tidak menutup mata terhadap ribuan tugas kemanusiaan yang setiap hari dilakukan prajurit TNI, tetapi jarang mendapat perhatian media.

“Jangan sampai ribuan pengabdian prajurit tertutupi hanya oleh tindakan segelintir orang,” katanya.