PRESIDEN RI, Prabowo Subianto kembali mendapat sorotan masyarakat luas, karena kembali berangkat melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis--untuk ke-4 kalinya dalam misi yang hampir sama--sekalipun itu untuk memenuhi undangan Presiden Macron.
Diplomasi Keliling Dunia
Saat Presiden Prabowo sepanjang Januari hingga Desember 2025--telah melakukan setidaknya 34 kunjungan ke 25 negara menghabiskan 63 hari.
Presiden Indonesia hingga hari ini, sudah 3 (tiga kali) bolak balik mengunjungi Prancis sepanjang 2026. Kunjungan pertama tercatat pada 23 Januari 2026. Kemudian kunjungan kedua pada 14 April 2026, dan terbaru pada 27 Mei 2026.
Untuk apa ke Paris lagi? Ada tiga catatan penting untuk Bapak Presiden RI, Menlu Sugiono dan Sekretaris Kabinet.
Pertama, Presiden Macron tahun lalu melakukan kunjungan bilateral 25-26 Mei 2025. Dalam kunjungan itu telah berhasil ditandatangani 21 kesepakatan bilateral RI-Prancis, dengan nilai total investasi sebesar 11 miliar Dolar AS, mencakup bidang pertahanan, ekonomi, transisi energi, hingga kebudayaan. Itu adalah puncak dari hubungan baik kedua negara.
Prancis bersedia menandatangani kerjasama ini tentu karena magnet, posisi geografis Indonesia yang strategis dan penting bagi masa depan pertahanan, ekonomi dan militer Prancis di kawasan.
Peningkatan persahabatan dan derivat kerjasama diplomatik ada di situ semua. Sementara paket MOU tahun 2025 itu belum dilaksanakan dan terlihat hasilnya.
Maka logikanya belum perlu ada addendum ini itu untuk bisa mengupgrade dan menambah bobot kerja samanya. Presiden RI--begitu mendesaknya berangkat ke Paris, saat malam Iduladha lalu didampingi Menlu Sugiono dan Meninvest/Danantara, Rosan Roeslani.
Sementara jelas tidak ada panggilan mendesak, bahkan melibatkan Presiden RI untuk sesering mungkin berangkat ke Paris dan berbicara dengan Macron.
Pada saat ini, pertemuan yang ada sebagai realisasi dan operasionalisasi kerjasama itu, ditindaklanjuti oleh para pejabat, paling tinggi setingkat Menteri, eselon 1 dan 2 di tiap kementerian/lembaga.
Tidak ada lagi pertemuan lanjutan di level kepala negara/presiden--yang overtaken ly by the events, seolah membayangi, mengkoreksi atau meninjau kembali kesepakatan yang baru ditandatangani itu.
Kedua, bilamana kunjungan tingkat Presiden/Kepala Negara dilakukan untuk misi yang relatif sama, bertemu orang sama, di tempat yang sama, dengan biaya yang juga sama besarnya adalah pemborosan keuangan negara dalam tata kerja diplomatik yang tidak efisien.
Produk diplomatik biasa yang bisa diselesaikan dalam sekali pertemuan. Apalagi katanya, pertemuan dilakukan lebih dari 3 jam, itu waktu lebih dari cukup bila dilakukan secara benar, dibantu diplomat yang andal.
Mesin diplomatik Kemlu RI, Kemlu Prancis, Kedutaan Perancis di Jakarta, Perwakilan RI di Paris, para diplomat bisa menjadi jembatan yang efektif, bekerja menjamin kerahasiaannya.
Oleh sebab itu, inefisiensi sekaligus modalitas diplomatik yang tidak efektif, mengulang pesan yang sama, bahkan sebenarnya, saat ini, bisa dilakukan melalui komunikasi daring (online).
Eropa Bukan Hanya ParisKetiga, keberangkatan yang relatif mendadak, semi rahasia, karena tanpa pertemuan persiapan di level pejabat senior Direktur Jenderal Amerika Eropa Kemlu dan jajaran misalnya dan--tanpa publikasi yang luas, sosialisasi menyangkut urgensi dan materi pertemuan kesekian kalinya ini--menjadi praktik buruk perencanaan diplomasi dan foreign policy making.
Belum lagi, bagi negara anggota ASEAN dan juga Uni Eropa, bolak balik itu, bisa menimbulkan pertanyaan besar dan spekulasi diplomatik.
Bagaimana tidak. Belanda, berikut pelabuhan Rotterdam atau Antwerpen di Belgia bisa menjadi akses bisnis penting, CPO Sawit, bagi Indonesia memasuki pasar Eropa dibanding pelabuhan laut di Prancis.
Begitu juga Brussels, ibukota Uni Eropa punya peran yang juga penting, bagi peningkatan kiprah Indonesia melalui parlemen Eropa, bersama ke-27 negara Eropa serta Komisi Eropa, yang mengatur regulasi dan kerjasama Uni Eropa, tidak hanya Prancis.
Mengingat secuplik pengalaman di Brussels lebih dari 4 tahun, sebuah kasus kecil menunjukkan begitu kuatnya European Union Aviation Safety Agency (Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa), menjatuhkan larangan terbang bagi Garuda Indonesia memasuki dan mendarat di Eropa. Keputusan itu dibuat di Brussels dan bukan di Paris, sekalipun markas EASA ada di Cologne, Jerman.
Belajar Diplomasi Cara BenarSejauh ini, dalam liputan televisi secara terbatas, tidak juga terlihat Kepala Protokol Negara/Dirjen Protokol Konsuler Kemlu, turut mendampingi Presiden RI. Aspek kelengkapan dan juga proporsi keterlibatan perwakilan RI, Duta Besar RI tidak hanya selintas menyambut presiden di tarmak bandara dan ditinggal saat meeting.
Mereka para diplomat di perwakilan RI seharusnya dihadirkan dan mendapat peran penting karena mereka adalah ujung tombak, guna menindaklanjuti kesepakatan yang ada.
Suka atau tidak suka, Itu adalah kelaziman dari proses kerja diplomatik. Jangan dipotong dan dihilangkan peran sentral proses ini, bila Presiden dan tim tidak ingin tampak amatir, tidak profesional dan inefisien.
Kunjungan Kepala Negara/Presiden berkali kali berjumpa kepala negara yang sama pasti punya makna khusus, spesial dan strategis.
Misi setengah rahasia, yang tidak didahului pertemuan pejabat senior melibatkan interkem setingkat Dirjen, dari Kemlu, perwakilan RI di Paris, K/L terkait hingga konpres keberangkatan untuk wartawan ini--memang mengabaikan banyak kebiasaan, kelaziman maupun tolok ukur deliverables pertemuan termasuk low hanging fruit kerja diplomatik yang diperoleh.
Presiden RI bukan dalam misi mediasi diplomatik. Shuttle diplomasi dalam waktu yang berdekatan, dilakukan setingkat Presiden/Kepala Negara, untuk urusan darurat, menghentikan perang, mengawasi gencatan senjata dan mediasi perundingan.
Bedakan Diplomasi dan Jual Beli
Tidak, Presiden RI ke Paris hingga 4 kali ini bukan untuk misi itu. Indonesia secara resmi telah membeli dan menerima armada jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis.
Kementerian Pertahanan Indonesia memesan total 42 unit pesawat Rafale dengan nilai kontrak mencapai 8,1 miliar Dolar AS.
Enam jet tempur pertama telah resmi diserahkan kepada TNI Angkatan Udara (TNI AU) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Dua Radar CGI GM403, dan sejumlah rudal jarak jauh bernama Meteor dan roket modular Highly Agile and Manoeuvrable Munition Extended Range (HAMMER) juga menjadi komponen tempur yang diserahkan kepada TNI. Fasilitas ini merupakan perlengkapan dukungan untuk jet tempur Rafale.
Presiden Prabowo juga telah menyaksikan penyerahan enam unit jet tempur Rafale kepada TNI. Enam unit Rafale ini merupakan bagian dari kontrak 42 unit yang telah disepakati pada 2022 lalu.
Di luar Rafale, Indonesia juga membeli pesawat tempur buatan Perancis lainnya seperti 6 (enam) unit pesawat Falcon 8X dan 1 (satu) pesawat Airbus A400M juga turut diserahkan kepada TNI.
Diplomasi terasa terbalik, menabrak hukum jual beli. Saat kita menjadi pembeli memborong produknya, tapi justru harus mondar mandir tanpa efisiensi mendatangi pihak negara penjualnya. Bukankah pembeli adalah raja. Tak perlu bergerak selangkah pun, kurir akan sibuk mengantar barang ke pintu rumah.
Diplomasi Paris berikut jembatan Rafale telah mendekatkan hubungan spesial tidak hanya Indonesia-Perancis, tapi juga Prabowo-Macron.
Namun sebagai momen diplomasi politik negara, ala diplomasi mondari-mandir Jakarta Paris, berulang dalam bulan yang berurutan berikut misi dan tujuan yang sama ini--terasa berlebihan, pemborosan anggaran, inefisien dan inefektif.
Indonesia mendapatkan privilege apa, dan deliverables apa, dari misi diplomasi mondar-mandir ke Paris ini?
Indonesia tidak pada tempatnya memperlakukan Presiden Macron dan meletakkan Paris berlebihan seperti itu. Negara sahabat lainnya, dari 27 anggota Uni Eropa pasti melihat dan kita wajib memberikan perlakuan yang sama. Di balik langkah diplomasi RI, ada hukum timbal balik.
PLE Priatna
Analis geostrategis, diplomasi dan politik luar negeri, mantan diplomat, pengasuh pondok Center for Diplomacy-Jakarta.
