Berita

Jemaah haji wukuf di Arafah. (Foto: Istimewa)

Publika

Haji Mabrur Jadi Duta Antikorupsi

SELASA, 26 MEI 2026 | 16:50 WIB

JEMAAH haji yang lagi wukuf di Arafah pasti berharap pulang ke Tanah Air mendapatkan predikat haji mabrur. 

Kalau semua orang yang pulang dari Tanah Suci benar-benar jadi haji mabrur, Indonesia mungkin sudah berubah jadi negara paling suci setelah wallpaper kalender masjid. 

KPK tinggal buka jasa fotokopi. Penjara koruptor disulap jadi tempat budidaya lele. DPR rapat sambil minum teh tanpa suara “ketok palu proyek”. Bahkan tikus got mungkin demo ke pemerintah karena kalah saing dengan tikus anggaran.


Karena sejatinya, haji mabrur itu paket lengkap anti maling. Syaratnya jelas, uang halal, niat bersih, ibadah benar, lalu pulang jadi manusia baru. Bukan manusia lama yang cuma nambah gelar “H.” di depan nama dan foto profil WA jadi Ka’bah plus emoji unta.

Sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde “Buzzer Berjamaah”, Indonesia sudah memberangkatkan lebih dari 10 juta jemaah haji. 

Dari zaman orang naik kapal laut sambil mabuk ombak sampai sekarang naik pesawat sambil rebutan colokan charger. 

Puluhan ribu di masa awal kemerdekaan, sekarang ratusan ribu tiap tahun. Artinya apa? Secara statistik, harusnya negeri ini sudah penuh manusia suci. Koruptor mestinya tinggal spesies langka yang dilindungi undang-undang konservasi.

Tapi ternyata Indonesia terlalu ajaib.

Di negeri +62, kadang ada orang berangkat haji pakai duit haram, pulang-pulang malah makin licin. Ini seperti nyuci motor pakai air zam-zam tapi knalpotnya tetap ngebul hitam. Luar kinclong, dalamnya mesin proyek semua.

Lihat saja alumni VIP “Pesantren KPK”. Ada Suryadharma Ali, mantan Menteri Agama era SBY. Beliau divonis enam tahun penjara karena korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2010-2013 plus dana operasional menteri. 

Nuan bayangkan level ironi ini. Orang yang ngurus keberangkatan tamu Allah malah ikut nebeng ngurus transferan. Ini seperti penjaga warung diet ketahuan nyolong rendang tengah malam.

Belum selesai ngakaknya, muncul Said Agil Husin Al Munawar, Menag era Megawati, yang divonis lima tahun karena korupsi Dana Abadi Umat dan biaya haji. Dana Abadi Umat, Wak! 

Namanya saja sudah seperti nama jurus terakhir ustaz anime. Tapi tetap ada yang tega menggerogoti. Mungkin setan juga tepuk tangan sambil bilang, “Wah, muridku sudah naik level.”

Lalu yang masih hangat seperti nasi kebuli Bandara Jeddah, ada Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, yang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan KPK dalam kasus korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Lagi-lagi urusan haji. Lagi-lagi kuota. 

Negeri ini memang luar biasa. Bahkan ibadah pun bisa berubah jadi rebutan spreadsheet Excel dan aroma proposal.

Jangan lupa juga Hasan Aminuddin, mantan Bupati Probolinggo yang kena kasus jual beli jabatan. Gelarnya KH., hajinya ada, sorbannya mantap, tapi birokrasi malah dijadikan marketplace. ASN mungkin tinggal klik, “Tambah jabatan ke keranjang.”

Lucunya di Indonesia, gelar Haji kadang sudah seperti skin premium Mobile Legends. Dipasang besar-besar di baliho politik. Huruf “H.” kadang lebih gede dari nama calegnya. Seolah-olah rakyat mau milih karena huruf depan, bukan isi kepala.

Padahal tanda haji mabrur itu bukan koper Arab, bukan oleh-oleh kurma tiga kilo, bukan air zam-zam disimpan sebelah dispenser. 

Tanda utamanya itu sederhana. Habis haji jadi takut makan uang rakyat. Takut mark-up. Takut nyolong bansos. Takut bikin proyek siluman lebih takut dari lihat tagihan listrik habis nyalain AC sebulan penuh.

Kalau kontraktor hajinya mabrur, mustahil dia tega mengurangi volume proyek. Jalan yang harusnya tebal 20 sentimeter tidak akan berubah jadi setipis kerupuk udang kena hujan. Semen tidak dicampur doa dan angin. Besi tidak dikurangi sampai jembatan goyang seperti joget TikTok. 

Karena dia sadar, setiap korupsi proyek itu bukan cuma mencuri uang negara, tapi juga mencuri keselamatan rakyat.

Kalau pedagang hajinya mabrur, timbangan tidak akan dimodifikasi seperti settingan motor balap liar. Cabe satu kilo ya satu kilo, bukan 8 ons plus bonus senyum. Minyak goreng tidak disunat diam-diam. Beras tidak dicampur batu seukuran kerikil aquarium. Karena dia tahu, menipu pembeli tidak bisa diputihkan cuma dengan air zam-zam satu galon.

Kalau pejabat hajinya mabrur, bansos tidak akan disunat. Dana rakyat tidak masuk ke kantong keluarga, staf, ipar, tetangga, sampai grup arisan. Dia akan malu sama Ka’bah yang pernah dia kelilingi tujuh putaran. Masa habis thawaf masih muter-muter anggaran juga?

Kalau guru hajinya mabrur, dia tidak jual nilai. Kalau polisi hajinya mabrur, tilang tidak berubah jadi transaksi QRIS pinggir jalan. Kalau hakim hajinya mabrur, palu sidang tidak bunyi mengikuti tebal amplop. Kalau ustaz hajinya mabrur, kotak amal tidak berubah jadi ATM pribadi berkedok ceramah.

Masalahnya di negeri ini, kadang yang berubah setelah haji cuma tulisan di undangan. Dulu “Budi”, sekarang “H. Budi”. Dulu foto profil naik motor, sekarang foto depan Ka’bah. Tapi kelakuan? Masih edisi lama. Masih suka nipu. Masih doyan nyolong. Masih lihai cari celah anggaran seperti tikus got lulusan Harvard.

Kalau benar semua 10 juta lebih jemaah itu mabrur, Indonesia mungkin sudah jadi negara paling antikorupsi di dunia. Pejabat mau nyolong anggaran langsung merinding sendiri teringat lempar jumrah. Tapi yang terjadi sekarang, kadang habis lempar jumrah, pulang malah lempar proposal fee proyek.

Buat calon jamaah haji, semoga pulangnya bukan cuma bawa peci putih, koper seragam, dan titel baru. Tapi juga hati baru. 

Karena kalau sesudah haji tidak ada perubahan akhlak, masih curang sana-sini, masih makan hak rakyat dengan lahap seperti prasmanan gratis kondangan, mungkin haji mabrurnya sudah kabur entah ke mana. 

Bisa jadi tertinggal di koper. Bisa jadi nyasar di bandara. Karena ciri paling gampang dari haji mabrur itu bukan gelarnya. Tapi kejujurannya.

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya