Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib. (Foto: istimewa)
Penangkapan ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina oleh aparat Zionis Israel di perairan internasional menuai kecaman. Sebanyak 428 aktivis dari berbagai negara yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla disebut mengalami perlakuan tidak manusiawi saat menjalankan misi menuju Gaza pada 19 Mei 2026.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, turut menjadi sorotan setelah mengunggah video yang memperlihatkan aparat keamanan Israel memaksa para anggota flotilla berlutut dengan tangan terikat saat ditahan. Dalam rekaman itu, Ben-Gvir tampak mengibarkan bendera Israel sambil melontarkan pernyataan bernada provokatif kepada para aktivis.
Sejumlah aktivis mengaku mengalami penahanan, penyiksaan, hingga pelecehan sebelum akhirnya dibebaskan, termasuk sembilan WNI yang ikut dalam misi tersebut. Padahal, dalam hukum humaniter internasional, misi kemanusiaan seperti Global Sumud Flotilla merupakan misi sipil yang wajib dilindungi dan tidak boleh menjadi sasaran intimidasi maupun penahanan. Konvensi Jenewa juga mengatur bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan akses dan perlindungan.
Menanggapi aksi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Gaza, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, KH Abdussalam Shohib, menegaskan aspek kemanusiaan harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil seseorang.
“Ketika sedang menjalankan salat wajib saja boleh dibatalkan, bahkan wajib dibatalkan bila kondisi darurat untuk menyelamatkan manusia,” kata sosok yang akrab disapa Gus Salam itu, Minggu, 24 Mei 2026.
Gus Salam meragukan kemungkinan Zionis Israel bersedia tunduk dan patuh terhadap hukum internasional. Ia menilai karakter Zionis Israel selama ini lebih menunjukkan kecenderungan merusak tatanan internasional dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi mempertahankan kekuasaan serta dominasi atas pihak lain.
“Susahnya mengubah watak yahudi, terlebih dengan politik zionis membentuk Israel Raya. Itu kalau tidak dihentikan, krisis kemanusian akan terus terjadi di Asia Barat atau Timur Tengah,” ungkap Gus Salam.
“Di jaman Mesir kuno, keturunan Yahuda, disebut Yahudi, rata?rata berotak cerdas, tapi sebagian besar berwatak buruk, kikir, sombong, keduniaan, berkeinginan menguasai bangsa lain, ashabiyah (fanatis), kejam, dan sebagainya,” tambahnya.
Gus Salam menilai kawasan Asia Barat atau Timur Tengah yang kaya minyak dan gas bumi selama ini menjadi arena perebutan kepentingan negara-negara besar. Dalam pandangannya, Zionis Israel kerap ditempatkan sebagai alat kepentingan geopolitik untuk menjaga pengaruh dan kontrol di kawasan tersebut.
Ia juga menyoroti kepemimpinan Benjamin Netanyahu dan Itamar Ben-Gvir yang dinilai merepresentasikan sikap politik Zionis Israel yang lebih mengedepankan kepentingan strategis mereka sendiri dibanding membuka ruang dialog yang setara.
“Kalau seperti itu, korban manusia dan krisis kemanusiaan di Gaza, Yerusalem, Tepi Barat, Lebanon, Suriah dan negara lain di Timur Tengah, tidak pernah berhenti,” ujar Gus Salam.
Menurutnya, para aktivis kemanusiaan internasional yang berupaya menyalurkan bantuan bagi korban konflik bersenjata masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari penghadangan, pengusiran, hingga perlakuan tidak manusiawi.
Karena itu, Gus Salam menilai tekanan internasional terhadap Zionis Israel harus terus dilakukan. Menurutnya, apabila upaya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa kerap terhambat kepentingan politik negara pemilik hak veto, maka negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap isu kemanusiaan dapat mengambil langkah tekanan dan sanksi melalui kebijakan politik masing-masing.
“Bila negara tidak bisa, maka kelompok atau organisasi masyarakat sipil di dunia bisa secara mandiri atau berjejaring melakukan seruan moral untuk menekan dan memberi sanksi terhadap zionis Israel,” kata Gus Salam.
Bentuk tekanan terhadap Zionis Israel dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk boikot terhadap produk maupun pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan kepentingan ekonomi dan politik Israel.
Ia menegaskan komunitas internasional perlu mendorong Israel agar menghormati tatanan dan aturan bersama dalam kehidupan global, terutama yang berkaitan dengan perdamaian dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan.
“Terlalu naif mengandalkan dialog dengan zionis Israel. Sebaliknya, sikap dan tindakan nyata diperlukan untuk menghentikan kekejaman Israel,” pungkasnya.
